Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

TEMPO.CO, Jakarta -Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina dan negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan damai, ketika berbicara pada konferensi pers gabungan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Berlin, Jerman pada Selasa, 12 Maret 2024.

Scholz mengatakan dia dan Marcos Jr. telah membahas perkembangan terkini di kawasan, dan peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan.
 
“Ini tentang mematuhi hukum internasional, menjamin kebebasan navigasi. Kami berupaya memastikan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dipatuhi oleh semua pihak,” katanya.
 
Kanselir Jerman itu mengatakan negaranya “ingin melakukan apa pun yang kami bisa” untuk membantu menyelesaikan ketegangan dengan cara damai.
 
“Oleh karena itu, perundingan ASEAN mengenai kode etik Laut Cina Selatan adalah hal yang paling penting, dan deeskalasi harus selalu menjadi prioritas kita,” tambahnya.
 
“Kami memiliki UNCLOS, kami memiliki pengadilan arbitrase yang berada di Hamburg. Keputusan penting telah diambil sepanjang tahun ini. Saya yakin sangat penting bagi setiap orang untuk mematuhi undang-undang yang berlaku,” kata Scholz.
 
Marcos Jr. menyampaikan hal yang sama dengan Scholz. Dia berujar negaranya berkomitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan ingin menyelesaikan masalah melalui dialog. Namun, Filipina juga bertekad untuk mempertahankan hak kedaulatannya.
 
“Kami tidak menolak usulan apa pun yang diajukan Cina kepada kami, namun premis tersebut adalah sesuatu yang kami pertanyakan,” katanya, ketika ditanya tentang tanggapan Filipina terhadap usulan Beijing perihal maritim baru-baru ini.
 
“Premis yang dibuat Cina adalah bahwa wilayah mereka mengikuti apa yang sekarang disebut sebagai 10 Garis Putus-putus. Hal ini tidak diakui oleh negara mana pun, badan internasional mana pun, dan tentu saja tidak oleh Filipina,” tuturnya.
 
Presiden itu merujuk pada garis peta pemerintah Cina yang digunakan sebagai gambaran klaim resmi atas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Sepuluh garis putus-putus di peta Cina merupakan perkembangan terbaru yang dirilis pada September 2023, dari sebelumnya hanya sembilan garis putus-putus.
 
Cina mengklaim hampir seluruh jalur perdagangan kapal Laut Cina Selatan. Wilayah yang diklaim bertumpang-tindih dengan ZEE sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim Beijing atas Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum.
 
Berbicara di konferensi pers, Marcos Jr. mengatakan diskusi dengan Beijing tidak akan berhasil jika Cina bersikeras pada sepuluh garis putus-putus di petanya.
 
Scholz dan presiden yang akrab disapa Bongbong Marcos itu menyepakati keberlanjutan kerja sama dalam pelatihan Angkatan Bersenjata dan Penjaga Pantai kedua negara, seperti dikatakan Marcos Jr. dalam konferensi pers.
 
“Karena memang harus diakui bahwa Laut Cina Selatan menangani 60 persen perdagangan seluruh dunia. Jadi, ini bukan hanya kepentingan Filipina, atau ASEAN, atau kawasan Indo-Pasifik tetapi seluruh dunia. Oleh karena itu, merupakan kepentingan kami untuk menjadikannya sebagai jalur yang aman bagi semua perdagangan internasional yang terjadi di Laut Cina Selatan,” katanya.
 
Membahas kunjungan mendatang Scholz ke Cina, Marcos Jr. menyampaikan harapannya agar isu-isu perdamaian seperti situasi di Ukraina dan Laut Cina Selatan akan dibahas. Scholz memastikan bahwa masalah ekonomi dunia di Indo-Pasifik, Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan pasti akan ia bahas dalam kunjungannya ke Cina. 
 
Ia dijadwalkan berkunjung ke negara pimpinan Presiden Xi Jinping tersebut bersama sebuah delegasi bisnis pada 15 sampai 16 April nanti, seperti dilansir surat kabar FAZ dan Reuters.

Pilihan Editor: Ferdinand Marcos Jr Sebut Filipina Tak akan Serahkan Yurisdiksi Maritim di Laut Cina Selatan
 
ANADOLU