Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perawat Korea Selatan telah diberikan perlindungan hukum untuk melakukan beberapa prosedur medis yang biasanya dilakukan oleh dokter, kata menteri kesehatan pada Selasa 27 Februari 2024. Hal ini ketika pihak berwenang berupaya meringankan beban staf rumah sakit yang disebabkan oleh pemogokan dokter muda dan residen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan pemerintah sedang mengaktifkan program yang “secara hukum melindungi perawat yang melakukan prosedur di institusi medis” dan cakupan pekerjaan yang dapat mereka lakukan akan ditentukan oleh rumah sakit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perawat mengeluhkan risiko hukum dan beban kerja yang lebih berat yang mereka hadapi setelah para dokter residen mengundurkan diri minggu lalu. Mereka memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan sekolah kedokteran untuk mengatasi kekurangan dokter.
Lebih dari dua pertiga dokter yang menetap dan magang di negara tersebut telah meninggalkan jabatan mereka, sehingga mengganggu layanan di rumah sakit-rumah sakit besar. Ruang gawat darurat telah menolak pasien dan operasi serta prosedur lainnya dibatalkan atau ditunda.
Pemerintah telah mengundang para dokter yang mogok untuk berdialog namun kedua belah pihak belum bertemu. Para dokter senior dan praktisi swasta belum ikut serta dalam aksi mogok tersebut, namun mereka telah mengadakan demonstrasi dan mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut.
Cho mengulangi permohonannya kepada lebih dari 9.000 dokter muda yang telah bergabung dalam aksi mogok tersebut untuk kembali bekerja pada 29 Februari sehingga mereka dapat terhindar dari hukuman termasuk penangguhan izin dan kemungkinan penuntutan dan penangkapan.
Para dokter muda yang bergabung dalam protes mengatakan pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu sebelum mencoba menambah jumlah dokter.
Dalam paket rencana kebijakan untuk meningkatkan layanan medis, pemerintah mengatakan akan meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran baru sebanyak 2.000 per tahun dan memperluas perlindungan hukum terhadap tuntutan malpraktik dan penuntutan.
Pemerintah juga berencana memberikan insentif bagi para dokter untuk melakukan praktik di bidang-bidang penting seperti pediatri dan bedah umum, dan di wilayah regional yang kekurangan dokter lebih parah.
Cho mengatakan pemerintah mempercepat upaya untuk membuat undang-undang perlindungan hukum bagi dokter “yang tidak ditemukan di negara lain” yang akan memungkinkan pasien dengan cepat mendapatkan kompensasi atas cedera yang diderita selama prosedur medis dan dokter dapat fokus pada pekerjaannya.
REUTERS
Foto 
