Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya, Presiden Iran Hassan Rouhani akan berkunjung ke Irak, di tengah sanksi AS dan ketidakpastian kesepakatan nuklir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyebut, kunjungan Rouhani adalah bersejarah dan mulia, untuk mengukuhkan hubungan Syiah Iran dan Syiah Irak, seperti dikutip dari Fox News, 11 Maret 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Javad Zarif tiba di Baghdad Ahad, untuk menyiapkan kunjungan tiga hari ke Irak, yang rencananya pada Senin waktu setempat.
Menteri luar negeri Iran mengatakan Iran berusaha mengirim pesan selama perjalanan Presiden Rouhani ke Irak.
"Di Irak, kami akan mengirimkan pesan kerja sama regional. Kami tidak melihat Irak sebagai tempat konflik (dengan rival regional Iran, kami melihatnya sebagai tempat kerja sama dengan negara-negara regional," kata Menteri Luar Negeri Zarif, dikutip dari Press TV.
Arab Saudi, yang menganggap Iran sebagai musuh utamanya, memandang Irak sebagai zona pertempuran proksi di mana Saudi perlu mengekang pengaruh Iran.
"Irak sebagai pilar penting keamanan regional, tanpa kerjasama yang mana, keamanan regional tidak akan mungkin terjadi. Karena itu, penting bagi Iran dan Irak untuk bekerja sama, di samping negara-negara lain di kawasan itu, untuk (membawa) keamanan bagi kawasan itu," katanya.
Dia mengatakan tidak ada negara regional yang harus dikeluarkan dari pengambilan keputusan regional.
Menteri Luar Negeri Irak Muhammad Ali al-Hakim (kanan) bertemu dengan mitranya Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Baghdad. [REUTERS]
Irak, yang menerima dukungan keuangan dan militer dari AS, berusaha untuk menyeimbangkan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Iran, yang membawa pengaruh signifikan dengan anggota populasi Syiah Irak.
Teheran tidak memiliki kehadiran militer resmi di Irak. Tetapi pemerintah mendukung kelompok paramiliter Syiah yang kuat yang beroperasi di Irak, dengan perkiraan jumlah milisi mencapai 150.000, menurut laporan Radio Free Europe/Radio Liberty.
Presiden AS Donald Trump tahun lalu mengumumkan AS menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangani Iran dengan enam kekuatan dunia, dan mulai menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut menargetkan sektor energi, pembuatan kapal, perkapalan, dan keuangan Iran.
Namun, Irak diberikan kelonggaran terbatas untuk terus membeli listrik Iran dan gas alam yang dibutuhkan, meskipun Amerika Serikat telah meminta Baghdad untuk membentuk kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Amerika agar mandiri energi.
Menurut rencana agenda yang diumumkan pemerintah Iran, Presiden Hassan Rohani akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi, Presiden Barham Salih, dan kepala ulama Syiah Irak, Imam Ayatollah Ali Sistani, selama kunjungan tiga harinya.
