Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rakyat Myanmar pada Ahad mengkritik kesepakatan antara pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan para pemimpin ASEAN karena gagal memulihkan demokrasi dan meminta pertanggungjawaban tentara atas kematian ratusan warga sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski ada penolakan terhadap konsensus Myanmar, tidak ada protes langsung di kota-kota besar Myanmar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sehari sebelumnya Jenderal Senior Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri kekerasan tetapi tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal ini akan terjadi.
Namun, beberapa orang turun ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu.
"Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun, dikutip dari Reuters, 25 April 2021.
"Kami tidak membutuhkan bantuan kalian dengan pola pikir dan pendekatan itu," katanya.
"Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun. Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang gugur, untuk menghormati hasil pemilu dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.
Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis, "Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa."
Suasana pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. "Komitmen para pemimpin untuk bertemu secara fisik merupakan refleksi kekhawatiran yang dalam ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini," ujar Retno ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr
Menurut pernyataan ketua ASEAN Brunei Darussalam, ada lima konsensus yang disepakati dalam KTT ASEAN: mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Lima konsensus tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan Brunei mengatakan pertemuan tertutup itu membahas untuk pembebasan tahanan.
Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil massal pecah untuk menantang kudeta 1 Februari.
AAPP, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari 3.300 ditahan junta Myanmar.
Militer Myanmar membenarkan kudeta militer dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh partai Aung San Suu Kyi pada pemilu November diwarnai kecurangan, meskipun komisi pemilihan menolak keberatan tersebut.
Pertemuan ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, negara miskin yang bertetangga dengan Cina, India, dan Thailand dan telah mengalami kekacauan sejak kudeta. Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang dikudeta, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus yang dicapai tetapi mengatakan junta harus berpegang pada janjinya.
"Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami," kata Dr. Sasa, juru bicara NUG.
Selain Jenderal Min Aung Hlaing, pertemuan KTT ASEAN dihadiri para pemimpin dari Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan Menlu Laos, Thailand, dan Filipina.
REUTERS
Foto 
