Kambing Hitam Abadi Bernama Alam

PEMERINTAH tampaknya punya kambing hitam yang selalu sama untuk segala bencana yang menimpa negeri ini, yakni alam. Dulu ada petinggi Istana yang yakin kabut asap di Riau adalah takdir Tuhan. Kini Presiden Joko Widodo menyebutkan banjir besar yang merendam 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, 10-17 Januari lalu, akibat curah hujan yang ekstrem. Namun pemerintah menutup mata atas hilangnya hutan di pegunungan Meratus dan daerah aliran sungai (DAS) Barito yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tidak perlu kukuh menyangkal alih fungsi hutan di hulu dan DAS Barito tersebut. Tidak usah pula menuding analisis di luar kementeriannya sebagai tidak valid dan tak sesuai dengan standar. Apalagi bila data yang diungkapkan tidak komprehensif, transparan, dan mutakhir. Menteri Siti memakai data 2019 untuk mengatakan bahwa 83,3 persen hulu DAS Barito masih bertutupan hutan alam.

Kondisi terbaru DAS Barito itu sebetulnya gampang dipresentasikan kementerian. Seperti kajian yang dilakukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menggunakan teknologi yang telah terbukti dan dipakai di seluruh dunia, yaitu pengindraan jauh berbasis citra satelit Landsat. Berdasarkan analisis itu, selama 2010-2020, terjadi pengempisan luas area hutan primer di DAS Barito sebesar 13 ribu hektare. Di waktu dan wilayah yang sama terjadi peningkatan area kebun seluas 219 ribu hektare.

Pemerintah juga tak gamblang mengungkap, di DAS Barito yang disebut masih terjaga baik itu bebas dari aktivitas tambang. Padahal, menurut catatan lembaga riset dan pemerhati lingkungan Auriga Nusantara, ada 486.642 hektare lahan di DAS Barito di Kalimantan Selatan yang telah beralih fungsi menjadi area pertambangan. Sebanyak 118 izin dengan cakupan 482.756 hektare di antaranya merupakan tambang batu bara yang mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada periode 2004-2020.

Memberi izin tambang di kawasan hutan dengan alasan untuk merehabilitasi lahan DAS Barito yang kritis merupakan kebijakan yang keliru besar. Alih-alih memulihkan kerusakan, pembukaan tambang di kawasan hutan DAS Barito membuat fungsi resapan air di hulu sungai menjadi sangat terganggu. Apalagi hampir 80 persen dari tambang yang dibuka berada di zona resapan dan daya dukung air. Tak mengherankan bila hujan berintensitas tinggi turun membuat Sungai Barito tak kuasa menjadi satu-satunya penampung limpahan air.