Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi, meminta program pulau pengolahan sampah atau pulau sampah di Kepulauan Seribu yang diusulkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan para ahli.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Seperti yang kita tahu, masalah sampah di Jakarta sudah sangat kritis. TPA (tempat pembuangan akhir) kita di Bantargebang sudah overcapacity dari beberapa tahun yang lalu. Kejadian sejumlah TPA terbakar di Indonesia, termasuk Bantargebang, kemarin menjadi sinyal bahwa faktor iklim dan cuaca dapat memperparah kondisi ini pada masa yang akan datang," kata Atha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Atha, sebenarnya solusi paling utama dalam menyelesaikan krisis ini bukanlah dengan mengadopsi teknologi yang terlampau jauh atau bahkan berencana membakar sampah dan menjadikan abu buangannya sebagai materi untuk membuat pulau baru.
Ia menyarankan Pemprov DKI untuk lebih serius mendorong pemilahan sampah sebagai kunci utama menanggulangi krisis sampah. "Bahkan jika kita lihat komposisi sampah kita, lebih dari separuhnya sampah organik yang punya cara tersendiri untuk mengelolanya. Sayangnya hal ini tidak pernah jadi perhatian serius sehingga tak hanya sampah kita tercampur, jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun," ucapnya.
Terkait wacana pembangunan pulau sampah, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan telah mengetahui rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun pulau di Kepulauan Seribu yang akan dijadikan tempat pembuangan sampah atau pulau sampah. Namun, kata Vivien, informasi itu masih bersifat informal.
Menurut Vivien, informasi yang didapatkan terkait pulau sampah belum detail dalam konsep dan desainnya. "Memang sudah dibicarakan dengan kami, tapi secara informal. Tapi kami belum dengar rencana besarnya, bagaimana desainnya. Kami belum dengar," kata Vivien di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Vivien pun berharap pulau sampah yang ingin dibangun Pemprov DKI Jakarta itu hanya menampung residu. Ia mendukung pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) baru bagi Jakarta. "Mengingat TPA Bantargebang sudah hampir penuh dan sampah di Jakarta itu sekitar 8 ribu ton per hari. Memang besar," ucap dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut pembangunan pulau untuk kelola sampah (Pulau O) di Kepulauan Seribu masih tahap rencana. "Mudah-mudahan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan itu sudah mulai tampak hasilnya adanya pembangunan pengelolaan di pulau reklamasi atau Pulau O," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto dikutip dari Antara.
Pembangunan pulau sampah, kata Asep, menjadi bagian dari pengelolaan sampah di tingkat hilir, selain pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), dan pengoperasian fasilitas penambangan lahan urug zona tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali (landfill mining) serta pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (RDF) Plant di Bantargebang.
Asep mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus mengintegrasikan pengolahan sampah mulai dari hulu, tengah ke hilir. Di hulu, pemerintah terus melakukan sejumlah upaya, antara lain mengkampanyekan pentingnya sampah terpilah di rumah, pengangkutan sampah terpilah dan terjadwal, penggerakan sirkular ekonomi dengan bank sampah, pengelolaan sampah lingkup RW, pengendalian sampah plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah kawasan mandiri.
Pemerintah juga membangun Jakarta Recycle Center di Pesanggrahan yang diklaim sebagai tempat pengolahan sampah reduce, reused, recycle (TPS3R) terbaik karena mengedepankan upaya-upaya pemilahan di sumber serta pengelolaan sampah terjadwal.
