Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia menyebutkan klaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang kualitas udara Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak relevan. Apalagi, kata Pengkampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, jika membandingkan secara langsung kualitas udaranya dengan ibu kota negara lain seperti Singapura.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Jokowi mengklaim bersihnya udara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan indeks kualitas udara yang lebih baik dibandingkan dengan ibu kota negara lainnya. Klaim itu disampaikan Jokowi ketika mengajak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau area embung di IKN, Kalimantan Timur, sebelum melaksanakan sidang kabinet pada Senin pagi, 12 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Secara logika, menurut Jeanny, tidak mungkin pembangunan yang begitu masif di wilayah inti IKN tidak berdampak pada polusi udara di sekitar wilayah IKN. Ia menjelaskan jika kualitas udaranya lebih bersih dari pada wilayah ibu kota negara lain atau pasti lebih bersih dari Jakarta, itu karena IKN belum aktif sebagai ibu kota negara yang baru, tidak seperti ibu kota negara lain atau Jakarta. "Sehingga tidak bisa cepat disimpulkan udaranya akan tetap bersih," kata Jeanny kepada Tempo, Selasa, 13 Agustus 2024.
Menurut dia, faktanya yang terjadi kualitas udara yang dikatakan bersih itu tidak dialami oleh warga sekitar IKN. Fakta ini, kata Jeanny, menunjukkan Pemerintahan Jokowi hanya fokus pada situasi di wilayah inti IKN yang akan ditempati oleh pejabat pemerintahan saja. "Hal ini lagi-lagi hanya akan mengulang permasalahan ketidakadilan pembangunan sebagaimana terjadi di Jakarta selama puluhan tahun," ungkapnya.
Hal lain yang sebenarnya cukup menarik, kata Jeanny, adalah respons Presiden Jokowi yang tertawa ketika ditanya perbandingan dengan kualitas udara di Jakarta. Menurut dia, respons ini merupakan sikap tidak peduli seorang kepala negara terhadap pemulihan kualitas udara di Jakarta. "Seharusnya, pertanyaan itu direspon dengan rencana pemulihan kualitas udara di Jakarta. Jakarta terkesan "dibuang" pasca dianggap penuh dengan masalah lingkungan," kata dia menambahkan.