Terima Hampir 1.500 Laporan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu: Banyak Upaya Langgar Aturan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya telah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan pilkada per 1 Desember 2024.

“Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 1.500 dari sisi laporannya saja,” ujar Lolly dalam media gathering dengan tema ‘Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024’ di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa, 3 Desember 2024.

Dia menuturkan angka tersebut menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan. Namun Lolly mengatakan secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.

Lolly melihat sejauh ini nyaris tidak ada kerusuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya,” ucapnya.

Dia menjelaskan Papua memiliki karakteristik tersendiri sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang terhadap peristiwa yang terjadi di luar Papua.

“Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar pilkada itu berjalan dengan baik,” kata Lolly.

Lolly sebelumnya menilai kinerja badan ad hoc saat Pilkada 2024 lebih baik daripada Pemilu 2024, berdasarkan rendahnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU).

Badan ad hoc pilkada terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di tempat pemungutan suara (TPS).

Salah satu provinsi yang menjadi rujukan Lolly adalah Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi berupa PSU di 69 TPS. Pada Pilkada 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 TPS Sulawesi Selatan.

Lolly juga menyoroti rekomendasi PSU yang diberikan oleh Bawaslu kepada Papua ketika Pemilu 2024. “Papua itu sangat tinggi, kalau saya tidak keliru, 90-an yang direkomendasikan (PSU). Akan tetapi hari ini, Papua hanya 36,” kata Lolly.

Berdasarkan data sebaran tersebut, dia menyimpulkan rekomendasi terhadap PSU, penghitungan surat suara ulang (PSSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), maupun pemungutan suara susulan (PSS) menurun pada Pilkada 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Polda Papua: Situasi Puncak Jaya Relatif Kondusif

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, relatif kondusif.

Meski demikian anggota masih terus bersiaga guna mengantisipasi kembalinya saling serang antarkedua kelompok pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Memang benar situasi di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sudah relatif kondusif,” kata Benny di Jayapura pada Jumat, 29 November 2024.

Dia mengatakan, dari laporan yang diterima, terungkap forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) bersama KPU dan Bawaslu Puncak Jaya sudah berupaya memediasi massa kedua paslon serta melakukan pertemuan dengan kedua pasangan calon.

“Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan kedua paslon dapat mencegah massanya saling menyerang,” ujar Benny soal aksi saling serang yang menyebabkan 94 orang terluka dan 40 rumah dibakar tersebut.

Untuk membantu mengamankan wilayah itu, kata dia, satu pleton Brimob dari Timika sudah berada ke Mulia.

Bawaslu masih mendalami pemicu kericuhan pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2024 hingga terjadi aksi saling panah dan pembakaran rumah.

“Enggak tahu (pemicunya), perlu dicek ke teman-teman (jajaran Bawaslu). Karena hanya telepon dari teman-teman di Puncak Jaya, jadi harus memastikan lagi datanya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu, 27 November 2024.

Bagja mengatakan pergerakan massa terjadi antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Adapun pemilihan dilakukan dengan sistem noken dan pemungutan suara telah dilakukan.

“Kondisi di Papua Tengah memang masih pergerakan massa antara pendukung, panah-panahan masih terjadi, semoga tidak ada korban jiwa, untuk Kabupaten Puncak Jaya,” ucapnya.

Pilkada Kabupaten Puncak Jaya diikuti dua paslon bupati dan wakil bupati, yaitu paslon Yuni Wonda-Mus Kogoya dan paslon Miren Kogoya-Mendi Wonorengga.

ANTARA

Pilihan editor: Pendapat Perludem dan Pengamat Soal Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada Maupun Pemilu