<font face=arial size=2 color=#CC3333>PENETAPAN SULTAN SEBAGAI GUBERNUR</font><br />Kepentingan Orang di Sekitar Sultan

YOGYAKARTA - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ichlasul Amal menilai tuntutan suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil gubernur DIY adalah tuntutan orang-orang di sekitar Sultan Hamengku Buwono X. "Saya tahu Sultan orangnya baik betul. Tapi orang-orang di sekelilingnya itu, lho," kata Amal dalam diskusi publik bertema "Keistimewaan Yogyakarta dan Peran Mahasiswa Islam", pada acara pembukaan Musyawarah Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Djasman Al-Kindi di kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu pekan lalu.

Namun, Amal menolak menyebutkan orang-orang yang diuntungkan jika Sultan tetap menjabat Gubernur DIY. Amal, yang mengaku dekat dengan Sultan dan permaisurinya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengatakan apa yang dialami Sultan tak jauh beda dengan yang dialami Soeharto, Presiden RI yang kedua. Ada hukum besi yang berlaku, bahwa Soeharto tidak bersedia turun dari kursi kepresidenan karena kepentingan orang di sekitarnya, bukan kepentingan dirinya sendiri. "Terbukti, setelah Soeharto mundur, orang-orang di sekitarnya kolaps," kata mantan Rektor UGM periode 1998-2002 itu.

Partai politik di Yogyakarta yang mendukung penetapan pun dinilai Amal punya kepentingan. Dia menduga partai-partai itu mendukung penetapan karena khawatir masyarakat Yogya nanti tidak memilih mereka pada pemilihan umum 2014 mendatang. Amal mengaku pernah menanyakan hal itu kepada anggota Dewan yang mendukung penetapan. "Jawabannya, ya merasa enggak enak. Nanti 2014 bagaimana?" kata Amal mengutip jawaban anggota Dewan itu. Hanya Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang tidak mendukung penetapan, sesuai dengan keputusan pengurus pusat Partai Demokrat.

Calon Gubernur DIY 1998, Alfian Darmawan, dalam diskusi itu menambahkan, dukungan terhadap penetapan justru merupakan upaya untuk membonsai Sultan agar tak bisa menjadi calon presiden dalam pemilu 2014 mendatang. Padahal Hamengku Buwono IX pernah menjadi wakil presiden di masa pemerintahan Soeharto. HB IX juga merupakan tokoh nasional yang, bersama Soeharto dan Adam Malik, disebut triumvirat. Sedangkan HB X pun juga tergabung dalam Deklarasi Ciganjur bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soerkarnoputri, dan Amien Rais. Hanya saja, selama ini HB X belum pernah duduk sebagai pejabat pemerintah pusat. "Sultan itu orang yang demokrat. Saya yakin hati kecilnya tidak menginginkan itu (menjadi gubernur seumur hidup)," kata Alfian.

Namun, anggota Tim Asistensi Keistimewaan DIY Achiel Suyanto, yang juga dekat dengan Sultan, membantah adanya kepentingan tertentu di sekitar Sultan. "Kepentingan apa? Bagi kami, ya untuk keistimewaan DIY. Kami hargai pro-pemilihan punya pendapat sendiri, tapi jangan mengalihkan isu," kata Achiel saat dihubungi Tempo kemarin.

Achiel mengakui, penetapan memang bukan kemauan Sultan. Namun, katanya, penetapan Sultan menjadi gubernur adalah satu-satunya keistimewaan yang dimiliki DIY. "Yang lainnya, ya sama saja dengan daerah lain," kata Achiel.

Adanya dugaan untuk menghambat Sultan mencalonkan diri sebagai presiden pun dinilai Achiel dugaan yang salah. Achiel melihatnya sebagai argumentasi yang basi. "Kan undang-undangnya belum ada. Jadi enggak ada urusannya itu," kata Achiel, yang pernah menjadi Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia DIY pada masa Orde Baru.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Arif Rahman Hakim pun mempersilakan jika ada fraksi yang mendukung penetapan lantaran merasa pekewuh (tidak enak) kepada Sultan. Namun, pengurus pusat dan pengurus wilayah PKS mengklaim diri sebagai pendukung penetapan atas dasar kajian sejarah. "Pasal 18 B UUD juga membolehkan perbedaan dalam birokrasi pemerintahan," kata Arif. PITO AGUSTIN RUDIANA