Wamendikdasmen soal Dugaan Pungutan dalam Makan Bergizi Gratis: Sekolah Jangan Memberatkan Siswa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq merespons dugaan pungutan dalam program makan bergizi gratis di sekolah. Dia menegaskan bahwa sekolah seharusnya tidak memberatkan siswa dengan meminta untuk membeli tempat makan. Sebab, makan bergizi gratis adalah program yang difasilitasi oleh pemerintah.

“Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan, kalaupun terpaksa harus membawa alat makan, dibawa dari rumah masing-masing aja,” kata Fajar kepada wartawan ketika ditemui usai acara peluncuran 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Desember 2024.

Menurut Fajar, teknis penyelenggaraan makan bergizi gratis diatur seluruhnya oleh Badan Gizi Nasional, termasuk penyediaan peralatan makan. Jika muncul kasus pungutan biaya, kata Fajar, Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan ke sekolah untuk memastikan apakah hal itu bersifat kewajiban, imbauan, atau pilihan.

Sebelumnya, beredar potongan video di media sosial yang memperlihatkan wali murid yang sedang melakukan rapat di sekolah anaknya. Video tersebut memuat keterangan bertuliskan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah soal program makan bergizi gratis. “Lagi rapat di sekolah. Acara makan gratis tapi harus beli tempat makan 2, harganya Rp 30.000 per satuan, harus beli 2, jadi totalnya Rp 60.000,” tulis akun @ahmad.lehan6 di akun TikToknya.

Badan Gizi Nasional membantah dugaan adanya pungutan biaya pada program makan bergizi gratis (MBG) di salah satu sekolah. “Program makan bergizi gratis diinisiasi pemerintah. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ucap Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Komisaris Besar Lalu Muhammad Iwan Mahardan melalui keterangan tertulis, Selasa, 24 Desember 2024.

Lebih lanjut, dia mengimbau agar masyarakat segera melapor apabila menemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.