Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, membantah disebut melobi Bawaslu untuk mendapatkan dokumen C1. Namun, Riza membenarkan kubunya bersurat kepada penyelanggara pemilu itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami enggak melobi, kami bikin surat secara resmi kan enggak masalah. Kami berkirim surat yang intinya dapat mengakses," kata Riza di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2019.
Tudingan melobi ini sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto mengaku mendapat informasi BPN melobi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mendapatkan form C1. "Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobby Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1," kata Hasto melalui keterangan tertulis pada Kamis, 25 April 2019.
Riza mengatakan dokumen C1 bukanlah rahasia negara, tetapi milik publik. Dia pun mengatakan Komisi Pemilihan Umum seharusnya memberikan akses untuk mengakses dokumen C1 itu. Menurut Ketua DPP Partai Gerindra ini, kubunya memerlukan akses C1 dari Bawaslu dan KPU untuk melakukan perbandingan dengan C1 yang dimiliki partai dan saksi-saksi dari lapangan. "Karena, mohon maaf, C1 yang sekarang beredar ini banyak macamnya. Dari situ kita akan lihat siapa yang nakal," ucapnya.
Simak: Ihwal BPN Ajukan Permohonan Dokumen C1
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade, meminta Hasto tak melontarkan tuduhan kubunya melobi Bawaslu. Andre mengatakan, dokumen C1 wajib dibuka kepada publik hingga tujuh hari setelah waktu pencoblosan. Tanpa melobi pun, kata dia, kubunya berhak mengakses dokumen itu.
"Jadi Hasto enggak usah hoaks, enggak usah jadi tukang fitnah, urus saja tabulasi," kata Andre secara terpisah di Jalan Kertanegara 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2019.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin telah membenarkan adanya permintaan dokumen dari BPN Prabowo ke lembaganya. "(Mereka) bersurat resmi," ujar Afifuddin saat dihubungi, Kamis, 25 April 2019.
Saat ditanya perihal waktu pengiriman surat, Afifuddin mengaku lupa tanggal penerimaan surat oleh Bawaslu. "Lupa, tanya Pak Ketua ya," kata dia.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | IRSYAN HASYIM
Foto 
