Kendaraan Politik Jokowi Agar Tetap Eksis

Menurut Ujang, Jokowi mesti mencari perahu baru sebagai kendaraan politiknya karena diperkirakan pisah jalan dengan PDIP. Jokowi bakal hengkang dari partai berlambang banteng moncong putih itu karena hubungannya semakin merenggang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hubungan Jokowi dan Megawati semakin berjarak sejak agenda presiden tiga periode tidak didukung PDIP. Wacana presiden tiga periode menggelinding sejak 2022. Ketua umum partai yang berada di koalisi pemerintah mendukung wacana tersebut dengan berbagai alasan.

Selain itu, hubungan Jokowi dan Megawati semakin memanas setelah pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Padahal PDIP telah mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Hasil hitung cepat duet Prabowo-Gibran diperkirakan bisa menang satu putaran dengan angka 56-58 persen. 

Adapun Gibran bisa menjadi calon wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan klausul seseorang bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden jika pernah terpilih sebagai kepala daerah. MK mengoreksi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu menjadi lampu hijau bagi Gibran yang belum berusia 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden. 

Saat proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Oktober tahun lalu, usia Gibran baru 36 tahun. Putusan tersebut dianggap cacat etik karena melibatkan Ketua MK Anwar Usman, yang tak lain adalah paman Gibran. Mahkamah Kehormatan MK memberhentikan Anwar dari jabatan Ketua MK karena melanggar etik berat saat menjatuhkan putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden itu. 

“Setelah Pemilu 2024 selesai, Jokowi ada kemungkinan bakal hengkang dari PDIP dan mencari kendaraan lain,” ujar Ujang. “Apalagi anaknya ada kemungkinan bakal dilantik menjadi wakil presiden.”

Ujang mengatakan Jokowi mengincar Golkar karena masih ingin mengendalikan atau mempunyai pengaruh di DPR. Golkar yang diperkirakan mendapat kursi terbanyak kedua di Dewan membuat partai itu bakal mempunyai posisi tawar di Senayan. “Jadi, kalau mengambil partai besar, Jokowi dan pengaruhnya akan kuat lagi,” ujarnya. “Apalagi setelah tidak menjabat presiden, Jokowi membutuhkan benteng untuk menjaganya.”

Meski begitu, kata Ujang, tidak mudah bagi Jokowi mengambil Golkar dengan langsung menduduki kursi ketua umum. Sebab, Golkar mempunyai aturan internal bagi kader yang ingin mengisi pucuk pimpinan mesti menjadi pengurus partai selama satu periode atau lima tahun. Jokowi, kata Ujang, masih bisa menempatkan anaknya atau orang kepercayaannya menduduki kursi strategis di lingkup internal Golkar. “Apalagi Gibran sudah digadang-gadang bakal masuk Golkar,” ucapnya. 

Partai Golkar mengadakan acara silaturahmi dengan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia 18 Kelompok Relawan Jokowi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 7 November 2022. Dok. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra/Magang

Seorang anggota pengurus Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo-Gibran menyebutkan bahwa Jokowi berencana menguasai Golkar lewat tangan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dukungan Jokowi kepada Bahlil itu disampaikan pada pertengahan tahun lalu. Ketika itu juga berembus wacana menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Setelah menjadi Ketua Umum Golkar, Bahlil disebut akan memberikan jabatan tinggi kepada Jokowi untuk menjadi anggota Dewan Pembina partai. 

Tempo belum mendapat konfirmasi perihal sepak terjang Bahlil. Hingga berita ini ditulis, panggilan telepon dan kiriman pesan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp belum direspons.

Kawin Silang Kepentingan

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan Golkar juga melihat posisi strategis jika Jokowi masuk ke partai berlambang beringin itu. Sebagai presiden, kata dia, Jokowi masih mempunyai sumber daya yang kuat dengan kekuasaan yang dimilikinya. “Jokowi mempunyai basis massa yang loyal dan solid, meski tidak lagi menjadi presiden,” ujarnya.

Golkar juga disebut akan mempunyai nilai lebih karena mempunyai tokoh mantan presiden dua periode di lingkup internal partai mereka. Kabar perpindahan Jokowi ke Golkar, kata dia, bakal menciptakan kawin silang kepentingan antar-keduanya. “Jokowi membutuhkan backing politik di kemudian hari setelah tidak menjadi presiden. Golkar pun membutuhkan nama besar Jokowi,” ujarnya. Hanya, kata Adi, Golkar pun mesti bersiap menerima segala residu dan beban politik manuver Jokowi yang bisa memantik sentimen negatif.

Setali tiga uang, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, melihat Jokowi bakal condong ke Golkar karena partai itu selalu berada dalam pemerintahan. Golkar juga dinilai menjadi partai yang dianggap mengawal aspirasi, program, ataupun kebijakan yang dianggap relevan untuk dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. “Apalagi Golkar mendapatkan suara secara signifikan pada pemilu tahun ini,” ucapnya.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik kabar Jokowi ingin bergabung dengan partai yang dipimpinnya. Sebab, menurut dia, Jokowi merupakan tokoh nasional milik semua partai. “Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga saat dimintai konfirmasi soal Jokowi dikabarkan mau masuk Golkar, Senin, 26 Februari lalu.

Adapun Presiden Jokowi saat dimintai konfirmasi tidak menyangkal ataupun membenarkan isu dirinya yang akan merapat ke partai berlambang beringin tersebut. Jokowi hanya mengatakan bahwa dirinya setiap hari masuk ke Istana.