Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Batam - Konflik PSN Rempang Eco City terus berlanjut di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, skema penggusuran diubah menjadi transmigrasi yang dicanangkan Kementerian Transmigrasi, salah satu kementerian baru di Kabinet Merah Putih Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Agus Widjojo: Negara yang Mengandalkan Tentara Tidak Akan Maju
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meskipun skema itu tetap mendapatkan penolakan dari mayoritas warga Rempang, pemerintah terus melakukan sosialisasi program tersebut. Yang terbaru dengan cara menerbitkan surat sertifikat hak milik (SHM) warga Rempang yang menerima relokasi.
Wacana transmigrasi untuk warga Rempang ini kebanyakan diambil alih oleh Menteri dan Wamen yang berasal dari partai yang sama, yaitu Demokrat. Fenomena ini sudah muncul saat peristiwa awal Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, yang merupakan kader Partai Demokrat, mendatangi rumah relokasi PSN Rempang Eco City di Kampung Tanjung Banon, Pulau Rempang, Rabu siang, 26 Februari 2025.
Pada saat momen warga menerima relokasi PSN Rempang Eco City mengeluhkan belum mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah rumah relokasi mereka, Iftitah langsung menelpon Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Ossy juga kader di partai yang sama dengan Iftitah. Di dalam percakapan telepon itu, Iftitah menanyakan langsung kepada Ossy sertifikat warga Rempang yang menerima relokasi tersebut.
Ossy menjawab harus diperiksa keberadaan pengajuan SHM tersebut. "Kami cek dulu posisi kepemilikan 60 SHM itu, Pak Menteri," kata Ossy dalam sambungan telepon yang diperdengarkan Iftitah melalui pelantang suara. Iftitah bahkan meminta kepada Ossy untuk mengeluarkan SHM tersebut sebelum salat Idul Fitri pada bulan Maret ini. Ossy menyanggupi permintaan itu.
"Sebelum sholat Ied, sertifikat sudah jadi, nanti yang ngasih (sertifikat) ke warga biar Wamen langsung, saya yang dampingi," kata Iftitah dalam sambungan telepon tersebut kepada Ossy. Permintaan Iftitah langsung disanggupi Ossy, puncaknya Selasa, 18 Maret 2025, SHM untuk warga yang menerima relokasi tersebut sudah diterbitkan dan diserahkan secara simbolis.
Penyerahan juga tidak hanya dilakukan oleh kedua kader Demokrat tersebut, Iftitah dan Ossy, tetapi juga hadir langsung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY. AHY hadir sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Saat ditanya terkait penanganan Rempang di bawah partai Demokrat, AHY mengatakan kedatangan ketiga kader Demokrat tersebut adalah kebetulan. "Ngak-ngak, kebetulan saja kami, karena ini sesuai tupoksi, apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab yang kami emban. Intinya, saat rapat di Istana, Beliau (Prabowo) sangat ingin Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengkoordinasikan banyak urusan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kepri," katanya.
AHY juga mengklarifikasi tidak hadirnya Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang mengurus soal SHM warga Rempang. "Pak Menteri Nusron berhalangan hadir, jadi ada Wamen ATR BPN (Ossy)," kata AHY.
Begitu juga yang disampaikan Iftitah, terkait cepatnya penerbitan SHM di warga terdampak relokasi tidak ada kaitan dengan sesama kader Demokrat dengan Ossy. "Tidak, ini semua kolaborasi," katanya
Saat ini, konflik PSN Rempang Eco City berlanjut, melalui skema transmigrasi lokal yang ditawarkan Iftitah. Namun, skema itu tetap mendapatkan penolakan warga Rempang. Saat berkunjung ke Rempang beberapa hari lalu, Iftitah didemo warga.
Warga menegaskan, transmigrasi lokal yang dicanangkan Kementrans tak ada beda dengan wacana sebelumnya, yaitu relokasi ataupun penggusuran. Warga bersikeras akan mempertahankan kampung halaman mereka. Iftitah juga menegaskan, penolakan warga hal yang wajar, di skema transmigrasi warga yang mau pindah berdasarkan rasa sukarela, tidak ada paksaan.
Pilihan editor: Tuntutan Mahasiswa Trisakti dalam Aksi Tolak Revisi UU TNI
Foto 
