Badan Gizi Nasional Targetkan Bangun 1.500 SPPG Dengan Sistem Pinjam Lahan

TEMPO.CO, Jakarta -- Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun pada 2025. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, pembangunan SPPG untuk program makan bergizi gratis (MBG) tersebut akan menggunakan lahan dengan skema pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintahan. “Ada 1.500-an SPPG. Satu SPPG hanya butuh maksimal 1.000 meter persegi,” ujar Dadan saat dihungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.

Dadan menjelaskan,mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintahan untuk menyiasati pemangkasan anggaran Rp 200,2 miliar. Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini mengatakan, beberapa instansi yang lahannya bisa digunakan antara lain pemerintah daerah (pemda), TNI, Polri, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, kata dia, BGN juga bisa memanfaatkan lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian.

Sebelumnya, Dadan mengkonfirmasi pemangkasan anggaran seusai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu malam, 12 Februari 2025. Menurut dia, pemangkasan itu ditetapkan setelah bertemu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan jajaran dari Kementerian Keuangan untuk membahas rekonstruksi efisiensi anggaran. BGN awalnya tidak mendapatkan pemangkasan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi presiden itu semakin dipertegas dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.