Represi dari Merdeka Barat

Pemerintah mendesak penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat mendaftarkan perusahaan mereka. Mengancam kebebasan berpendapat dan ranah privat.

30 Juli 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Seorang pria memperhatikan poster digital terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 25 Juni 2021. (foto: TEMPO/ Gunawan Wicaksono)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Kementerian Kominfo memperingatkan PSE privat untuk mendaftarkan perusahaannya.
Setelah PSE privat terdaftar, pemerintah dan penegak hukum berpeluang mengakses sistem dan data.
Penegak hukum juga meminta platform digital untuk mengatur konten.

DI hadapan perwakilan penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat pada Senin, 27 Juni lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mewanti-wanti soal pendaftaran perusahaan digital ke sistem pemerintah. Mengingatkan batas waktu registrasi 20 Juli 2022, Plate menyatakan pemerintah dapat memblokir layanan perusahaan digital yang tak terdaftar.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

data-pribadi

kementerian-komunikasi-dan-informatika

pse-privat

penyelenggara-sistem-elektronik

kebebasan-berpendapat

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 30 Juli 2022