Bentrok Antaretnis, 10 Meninggal

DARAH, air mata, dan doa luruh di Pontianak. Suasana dukacita mengepung ibu kota Provinsi Kalimantan Barat ini, menyusul tewasnya sepuluh orang penduduk akibat bentrokan antaretnis yang merebak sepanjang Rabu hingga Jumat pekan silam. Pertikaian berdarah meletus gara-gara kecelakaan lalu lintas di kawasan Tanjungraya, Rabu pagi. Ketika itu se-orang pengendara sepeda motor, Morni, dari etnis Melayu, tersenggol bus kota 06 yang diawaki oleh Syaiful dan Marwi dari suku Madura.

Alih-alih ditolong, Morni malah menjadi sasaran kemarahan awak bus yang ngotot mengejarnya hingga ke arah mulut Gang Famili. Kabar tak sedap yang dialami Morni sege-ra mengundang simpati dari warga Melayu lainnya. Mereka merangsek ke jalan raya dan mencegat beberapa bus kota yang melintas di kawasan Jembatan Tol Kapuas.

Bak api tersiram bensin, perti-kaian yang melibatkan etnis yang sudah beberapa kali ber-konflik ini segera merebak ke penjuru kota. Massa dari dua kelompok puak menyemut di sepanjang Jalan Perintis Kemer-dekaan, Jalan Gusti Situ Mah-mud, kawasan Jeruju, hingga Sungai Jawi, sembari menghu-nus pedang, mandau, celurit, tombak, dan kelewang. Mereka melampiaskan kemarahan dengan membakar kios pedagang dan becak.

Gelombang kekerasan ini membuat para pengungsi yang tersebar di Asrama Haji Pontianak, GOR Pangsuma, dan GOR Universitas Tanjungpura cemas. Ratusan warga Madura yang hijrah gara-gara kerusuhan dua puak ini di Sambas setahun silam segera memblokir Jalan Ahmad Yani, yang menuju ke lokasi penampungan mereka, dengan membakar ban dan melintangkan pohon.

Untuk mengendalikan keadaan, Kapolda Kalimantan Barat, Brigadir Jenderal Atok Rusmanto, memerintahkan jajarannya agar menembak di tempat para perusuh. Sementara itu, Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro segera mengirim satu batalion Brimob dari Jakarta untuk memperkuat enam SSK (satuan setingkat kompi) polisi, dua SSK TNI Angkatan Darat, dan satu SSK TNI Angkatan Laut yang telah berada di Ponti-anak. Dalam operasi sapu bersih untuk meredakan pertikaian ini polisi merampas 30-an senjata tajam, 40 bom molotov, dan mencokok 14 orang perusuh.

Pemulihan keamanan ini sejalan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada Kamis dinihari Ketua Majelis Adat Budaya Melayu, H. Ismet Noor; pemuka masyarakat Madura, H. Muhamat Alwy; dan tokoh masyarakat lainnya berkumpul di kedi-aman Wali Kota Pontianak, Buchary A. Rahman, untuk membicarakan penyelesaian kemelut antaretnis itu.

"Atas nama warga Madura, kami mohon maaf kepada mas-yarakat Melayu," begitu tutur Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura di Pontianak Timur, Ustad M. Yacub, sembari meng-imbau warganya agar menahan diri. Moga-moga, perdamaian ini tak hanya di mulut.

Pandeglang

GEDUNG DPRD Pandeglang boleh saja selamat dari bahaya gempa bumi yang menggoyang Jawa Barat, Rabu pekan lalu. Tapi, malang nian, sehari kemudian, rumah wakil rakyat ini malah porak-poranda gara-gara aksi unjuk rasa ratusan warga yang diduga berasal dari Keca-matan Saketi, Bojong, Picung. Meja kursi, arsip, hingga kaca-kaca gedung turut menjadi sasaran emosi massa.

Amuk massa itu merupakan buntut dari proses pemilihan Bupati Pandeglang yang berlangsung sejak awal September silam. Warga menuduh para wakil rakyatnya bermain mata dan mengabaikan aspirasi rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah tingkat dua ini. Kemarahan mereka tak terbendung lagi setelah gagal bertemu dengan para anggota DPRD.

Untunglah, penjarahan rumah wakil rakyat itu tak berlangsung lama. Aparat keamanan setempat segera bertindak mengamankan lokasi dan mencokok delapan orang yang diduga menjadi penggerak unjuk rasa. Salah seorang di antaranya, Ade Nipis Suparna, yang tak lain Kepala Desa Kolelet, Kecamatan Bojong. "Kasus ini murni politis untuk menggagalkan proses pemilihan bupati Padeglang," kata Kasatserse, Sr. Inspektur Ismail.

Banjaran

WARGA Banjaran, Jawa Barat, sementara ini sudah bisa tidur nyenyak lagi. Sebelumnya, sepanjang Senin-Rabu pekan lalu, mereka sempat waswas gara-gara bentrokan massal yang melibatkan warga Desa Pajagalan, Cidemang, dan Sasak Dua. Jalan raya jurusan Bandung-Majalaya atau Bandung-Pengalengan, yang sempat lumpuh total akibat tawuran ini, mulai ramai kembali oleh lalu lalang kendaraan bermotor.

Pemicu tawuran pertama dalam sejarah Banjaran itu, menurut Kapolres Bandung, Superintendent Bagus Kurniawan, adalah perkelahian antara warga Desa Sasak Dua dan Pajagalan. Aksi balas dendam oleh sebagian penduduk malah memperluas skala kerusuhan hingga melibatkan penduduk Desa Cidemang. Tak kurang dari 30 orang luka-luka, 15 rumah, 12 toko, dan 2 mobil turut menjadi sasaran amuk massa.

Untuk menghentikan bentrokan, aparat mengerahkan dua SSK polisi dan Brimob. Syukur, Kamis silam, warga yang bertikai sepakat "mengisap pipa perdamaian" dan melakukan ronda malam bersama untuk mencegah terjadinya insiden serupa.

Surabaya

LEBIH baik terlambat daripada tidak bersuara. Begitu mungkin pikiran para anggota DPRD Jawa Timur yang mengkritik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2000, yang sebenarnya sudah berlaku sejak April 2000. Sabtu lalu, anggota Komisi C, Farid Al Fauzi, menyatakan rasa herannya bagaimana APBD yang jumlahnya Rp 788 miliar itu hampir 70 persennya digunakan untuk belanja rutin. Dengan pendapatan asli daerah Jawa Timur yang hanya Rp 393 miliar, "Pendapatan masyarakat akan habis untuk membiayai birokrasi," ujarnya.

Masih banyak kejanggalan lain. Dari anggaran Dinas Tenaga Kerja senilai Rp 7 miliar, Rp 5 miliar di antaranya dianggarkan untuk pelatihan ke luar negeri. Suatu hal yang mubazir karena hal itu merupakan kewajiban perusahaan pengerah tenaga kerja. Lebih baik, kata Farid, dana itu dialokasikan untuk mengatasi pengangguran.

Tudingan Farid dibantah Sjahrasad Masdar, Wakil Ketua Bappeda Jawa Timur, dan Soekarwo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ja-Tim. Sukarwo mengatakan, untuk menilai APBD Ja-Tim, harus dilihat dengan adanya perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Ja-Tim. APBD Ja-Tim 2000 dengan PAK-nya berjumlah Rp 904 miliar, dengan rincian Rp 425 miliar untuk belanja rutin dan Rp 479 miliar untuk anggaran pembangunan. "Jadi, tidak betul kalau belanja rutin Pemda Ja-Tim sampai 70 persen," ujar Sukarwo.

Omong-omong, kok, DPRD baru bersuara sekarang? "Saat itu dewan hanya diberikan waktu satu bulan, jadi APBD yang sudah disahkan dewan itu amburadul," kata Farid. Bagaimanapun, dewan yang ikut bertanggung jawab terhadap berantakannya pemakaian APBD ini mendapat keuntungan. Dalam APBD Ja-Tim tahun 2000 itu, DPRD Ja-Tim diberi anggaran Rp 33 miliar, yang digunakan untuk membayar gaji tiap anggota DPRD Ja-Tim sebesar Rp 6 juta, biaya naik haji 25 juta rupiah, dan untuk nglencer ke luar negeri. Suatu jumlah yang amat besar, yang tidak akan habis untuk membiayai kegiatan semua anggota DPRD.

Makassar

SULAWESI Bersatu. Demikian ikrar yang dibacakan oleh empat gubernur seSulawesi, pekan lalu, di Makassar. Menjelang hari Sumpah Pemuda, para petinggi keempat provinsi itu membuat ikrar lain yang merupakan ungkapan protes mereka terhadap arogansi Jakarta. "Pertumbuhan ekonomi spektakuler, tapi tidak diiringi oleh pemerataan. Akibatnya, terjadi ketimpangan geografis, bahkan ideologis," kata Z.B. Palaguna, Gubernur Sul-Sel.

Isyarat Sulawesi mau melepaskan diri? Mungkin. Soalnya, dalam acara yang juga dihadiri duta besar dari Malaysia, AS, dan negara-negara Eropa itu, hanya sekali terlontar kata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selebihnya slogan seperti Solidaritas Sulawesi, Sulawesi Bersatu, Sulawesi Merdeka, atau Negara Federasi Sulawesi. Bahkan, Indonesia Raya tidak diperdengarkan. Justru lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Padamu Negeri yang dinyanyikan.

Namun, belum-belum, kegiatan yang dimotori para birokrat itu meruapkan pelbagai kecurigaan. Sul-Sel dianggap terlalu dominan dalam menggalang Sulawesi Bersatu. "Dalam kesepakatan tidak disebut bahwa Sekretaris Jenderal Sulawesi Bersatu digilir," kata Arena Jaya Parampasi, anggota DPRD Sulawesi Tengah. Padahal, dalam banyak kasus, Sul-Sel sering tidak konsisten dan menelikung usaha-usaha bisnis dari provinsi lain.

Anggapan Parampasi ditampik Taslim Arifin, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin. Menurut Taslim, wajar kalau Sul-Sel berperan besar memajukan Sulawesi karena prasarananya memadai. Sul-Sel adalah lokomotif dan siap menarik provinsi lainnya. Jadi, kapan mau bersatu?

Tanjungpinang

Pemilihan kepala daerah masih saja diliputi kekisruhan. Senin lalu, Huzrin Hood terpilih menjadi Bupati Kepulauan Riau (Kepri) periode 2000-2005, tapi beberapa pihak menganggap pemilihan itu tidak sah. Abdul Manan, mantan bupati Kepri yang diganti Huzri, misalnya, menganggap pemilihan itu cacat hukum karena ia dipilih oleh anggota DPRD yang sudah diberhentikan Gubernur Riau. Penolakan juga dikemukakan Ikatan Sarjana Kepulauan Riau dan Forum Komunikasi Warga Nusantara (Forkanus). "Bukan lagi anggota DPRD, kok, memilih bupati," kata Ketua Forkanus, Hasan Daud, usai pemilihan.

Kasus ricuh pemilihan bupati itu berawal dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Saleh Djasit, yang memberhentikan Huzrin bersama delapan anggota DPRD utusan Karimun dan enam orang anggota DPRD utusan Natuna. Alasannya, demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kari-mun dan Natuna yang dimekarkan. SK tersebut diperkuat kawat dari Menteri Dalam Negeri untuk menunda pemilihan bupati. Karena itu, Huzrin yang menjabat Ketua DPRD dan 14 anggotanya dianggap tidak berhak memilih bupati.

Namun, Huzrin jalan terus. Ia menilai, SK itu dibuat tergesa-gesa dan ceroboh meski sudah direvisi. Misalnya, SK itu dibuat tanggal 16 Oktober dan dikirim tanggal 15 Oktober 2000. Serta tertulis KPTS 492/X/200, bukan 492/X/2000. Huzrin juga mem-pertanyakan sikap Gubernur. Lazimnya, penggantian anggota DPRD antarwaktu harus didahu-lui dengan pengangkatan peng-ganti antarwaktu, agar tak terjadi kevakuman. "SK penggantian antarwaktu hanya berlaku di Kepri. Padahal, ada sembilan kabupaten di Indonesia yang dimekarkan dan memiliki per-masalahan sama, tapi tak ada pemberhentian serupa," paparnya.

Widjajanto, Hadriani P., Agus S.R., dan laporan daerah