Budiadji Bidang Lain ?

INSINYUR Widayat, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah mungkin adalah pejabat yang paling banyak disorot di Palangkaraya belakangan ini. Terutama setelah harian Banjarmasin Post -- yang juga cukup luas kalangan pembacanya di propinsi Reynout Sylvanus itu - 20 Juni lalu menobatkannya menjadi "Budiadji versi Kalteng." Sampai-sampai DPRD yang sedang bersidang di gedungnya yang baru ikut membahas sinyalemen koran dari propinsi tetangganya itu, dan Gubernur Sylvanus kabarnya juga tertarik untuk menyelidiki benar-tidaknya berita itu. Sesungguhnya apa yang ditulis Banjarmasin Post tentang pribadi pejabat yang sudah 11 tahun di Palangkaraya itu, tidak banyak. Juga sesuai dengan kode etik, hanya digunakan inisial-inisial saja. Insinyur kehutanan itu, kabarnya telah menjual rumah mewahnya di kompleks real estate Taman Solo, Jakarta, lantaran "malu-malu kucing karena bertetangga dekat dengan Tjilik Riwut." Yang tersebut belakangan itu adalah bekas gubernur pertama Kalteng dan pendiri propinsi itu, yang kini menjadi anggota DPR-RI dari fraksi Karya Pembangunan, mewakili daerah asalnya sendiri. Menurut sepucuk surat rahasia yang dikutip koran Banjarmasin itu, rumah itu dibeli oleh S., direktur PT DD, seharga Rp 32,5 juta. Tersebutlah nama Sudradjat, direktur PT layanti laya, maskapai kayu terbesar di Kalteng y ang HPH (hak pengusahaan hutan)nya total meliputi 600 ribu Ha di propinsi itu. Kalau itu betul, maka layanti laya termasuk perusahaan nasional dengan konsesi paling luas di Indonesia. Salah satu saingannya perusahaan PMA PT Kayan River Timber Products (KRTP) milik Soriano Brothers dengan areal konsesi 1 juta hektar di Kaltim. Meskipun tidak suka pamer kekayaan di Palangkaraya "para pejabat yang mau ke Jakarta seringkali minta tiket pada Pak Widayat," kata seorang pengusaha kehutanan di sana pada TEMPO. Rupanya pengusaha ini masih teringat pada Budiadji bekas Kadolog Kalimantan Timur yang telah dihukum seumur hidup. Juga kabarnya ir Widayat sendiri sering terbang ke luar negeri. Ir Widayat kabarnya pernah disorot DPRD Kalteng karena pertanggungjawaban biaya proyek pavilyun Kalteng di TMII yang belum beres. Menurut kalangan pengusaha, biaya yang sudah terkumpul dari pungutan-pungutan yang ditarik oleh panitia proyek pavilyun Kalteng mencapai Rp 400 juta. Padahal waktu proyek itu masih separo jalan, diperkirakan biaya seluruhnya maksimal akan mencapai Rp 260 juta. Nah, sejak diresmikan tiga tahun lalu, panitia yang diketuai oleh ir Widayat belum memberikan laporan penggunaan dana-dana itu. Maklumlah, pavilyun yang sesungguhnya tak terlalu mahal biayanya itu hanyalah suatu proyek non-budjeter yang dibiayai oleh kalangan bisnis Kalteng sendiri. Terutama pengusaha-pengusaha kehutanan.