Ka Bulog Bustanil Arifin SH tampil dengan penjelasan setebal 40
halaman. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi III &
VII DPR dalam acara dengar-pendapat 13 Agustus. Selain menangkis
(yang kadang emosionil), ia juga mengakui beberapa kesalahan.
Tapi acara terpaksa istirahat ketika mendadak listrik padam
selama 17 menit.
Bustanil mengakui kelemahan administrasi instansi yang
dipimpinnya. Juga soal agen tunggal Dolog Kaltim, Winardi Utomo.
"Itu kesalahan saya," katanya. Di Dolog lain tak ada keagenan
semacam itu. Mengaku baru sekali saja ke Kaltim, sebelum kasus
Budiaji terbongkar, pasaran beras di sana selalu stabil -
apalagi administrasinya kelihatan rapih dan sempurna maka ia pun
tidak curiga.
Ka Bulog bahkan memberi penghargaan kepada Budiaji. Ia mengaku
tak tahu banyak tentang Budiaji yang pola hidupnya mewah, yang
punya perusahaan-perusahaan swasta. "Sangat ideal bahwa
pimpinan tahu keadaan bawahan. Tapi kebetulan saya tidak ideal.
Barangkali saudara Tambunan yang ideal," katanya.
Anggota R.O. Tambunan, ketika itu memang bertanya mengapa
Budiaji yang mewah itu sampai tak diketahui pimpinan. Mengapa
setelah tiga tahun baru terbongkar". Apa jawaban Bustanil?
"Syukurlah hanya tiga tahun sudah terbongkar," katanya. Dan
tentang pemalsuan Bustanil berkata: "Apa yang sekarang tidak
dipalsukan? Paspor, surat kewarganegaraan dan lain-lain, semua
mulai dipalsukan."
Upeti
Tapi Ka Bulog keberatan hicara tentang pejabat Bulog yang
menerima upeti, seperti diminta oleh anggota Amin Iskandar.
"Saya fikir kurang tepat. Sebagai pimpinan saya tak ingin mereka
diinterogasi di sini, kata Bustanil.
Sebelum rapat dimulai. Bustanil mempersilahkan TEMPO bicara
dengan mereka. Dan ketika itu memang ada beberapa pejabat Bulog
yang ikut hadir.
"Saya sengaja bawa orang-orang yang disebut di koran-koran,"
katanya. Bahkan ketika Hasibuan, pimpinan rapat, menyatakan
rapat diselenggarakan secara terbuka. Bustanil berkata: "Dua
kali terbuka juga boleh. Silakan supaya semua orang tahu bahwa
kita bersih."
Karena itu ia membantah anggapan seakan ia menutupi
penyelewengan. Tapi ia ada mengakui pernah berusaha
menyelamatkan inventaris Bulog dengan cara membujuk isteri
Budiaji. "Saya ajak ke rumah. Itu taktik saya, agar barang Bulog
selamat," katanya.
Tapi anggota R.O. Tambunan pernah mendengar usaha Bulog
mendatangi instansi pengusut agar menyetop pengusutan. Tentang
hal ini. Bustanil berjanji akan bicara empat mata dengan
Tambunan Tampaknya masih ada saja hal-hal yang belum diumumkan.
Dan hanya Ka Bulog saja yang tahu.
Apakah dalam pembicaraan empat mata nanti juga akan dibicarakan
perihal bungkamnya Budiaji di pengadilan tempo hari" Anggota Oka
Mahendra bahkan bertanya, apakah bungkamnya Budiaji karena
perintah atasan? Menurut Bustanil. Budiaji tak punya wewenang
menjawab. Dan tentang Budiaji itu sendiri, tampaknya Bustanil
sudah bersikap a priori.
"Saya tidak bertemu lagi dengan dia. Dan tidak bakal bertemu.
Saya tidak ingin menyebut namanya," katanya. Selama rapat itu.
Bustanil memang hanya menyebut 'dia' atau 'Ka Dolog Kaltim'
saja.
Meski begitu, kalau pun ia tahu bawahannya bersalah, ia tidak
mau segera memecatnya. Karena, "kalau setiap orang bersalah
dipecat, habis Bulog," ujarnya. Tapi salahkah Bulog? Bagi
anggota Sulaeman Cakrawiguna, bukan hanya Bulog saja yang
bersalah melainkan juga akuntan yang memeriksanya. Ia
mempersoalkan apakah akuntan tidak disyaratkan mengetahui
pemalsuan.
Pertanyaan itu langsung mengenai drs. Sugandhi. Dirjen Pengawas
Keuangan Negara, yang hari itu juga menghadiri acara dengar
pendapat. Ia harus mengakui kelemahan instansinya, termasuk
Badan Pemeriksa Keuangan dan akuntan-akuntan negara lainya.
Susahnya, kata sugandhi, "jangankan mengetahui pemalsuan,
pemeriksaan fisik saja tidak disyaratkan.
Lalu ia bercerita tentang proses pemeriksaan, akuntan menyatakan
pendapatnya. Tapi khusus dalam kasusu Dolog Kaltim laporan
akuntan ditutup dengan kalimat: "Kewajaran dari posisi keuangan
dan hasil usaha perusahaan tersebut, tergantung pada hasil
rekonsiliasi rekening koran dengan Bolog."
Kalimat tersebut dicantumkan karena memang belum ada
rekonsiliasi. "Tapi hal itu belum berarti harus ada tindakan
polisionil. Yang diragukan, apakah perhitungan itu sudah
dikwalifikasikan secara benar. Ini bukan curiga tapi hanya belum
yakin. Kalau curiga, akuntan harus lapor," katanya.
Sugandhi juga mengungkapkan kurangnya jumlah akuntan yang dewasa
ini cuma 400 orang sedang yang dibutuhkan sekitar 600 orang.
"Makin maju perekonomian, makin banyak Perusahaan Negara, makin
banyak akuntan dibutuhkan," tambahnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini