Harapan Pada Awal Puasa

INILAH pidato kenegaraan 17 Agustus yang jatuh di hari pertama Puasa Pidato yang dibawakan Presiden Soeharto pada 16 Agustus malam itu banyak mengulangi kisah sukses ekonomi. Kali ini bidang pertanian tak banyak disinggung, sekalipun hingga sekarang tetap menelan porsi terbesar dari anggaran belanja. Juga tentang peranan ekspor minyak tak banyak disebut-sebut. Tapi yang banyak mendapat perhatian adalah bidang industri, terutama yang dijangka panjang diperkirakan akan memasukkan devisa yang besar, seperti proyek LNG di Bontang. Presiden juga memberi komentar tentang beban hutang luar negeri, tentang 'garis kemiskinan' yang di luar dugaan, kini menurun sekali Presiden juga memberi semacam hadiah Lebaran dengan memberi amnesti kepada sisa-sisa Fretilin. Di antara pokok-pokok yang menarik dari Didato itu:  Hutang Pertamina: "Sebagian dari pinjaman yang dilakukan Pertamina memang ada yang digunakan untuk proyek yang produktif, seperti LNG, kilang minyak, eksplorasi dan eksploitasi minyak, sarana distribusi dan lain-lain. Tapi sebagian lagi tak sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah, bahkan ada yang tak diketahui Pemerintah, sedangkan persyaratan atas pinjaman atau perjanjian yang menimbulkan beban pinjaman itu kebanyakan sangat tidak menguntungkan Pertamina.... Jumlah beban pinjaman yang demikian ini meliputi bermilyar-milyar dolar. " . . . penertiban atas tubuh Pertamina akan terus dilaksanakan, termasuk tindakanhukum terhadap yang bersalah dalam peristiwa krisis Pertamina ini."  Minyak: "Di bidang minyak bumi kemajuan tercatat dalam berbagai hal. Sumur-sumur baru ditemukan, beberapa di antaranya telah mulai berproduksi. Kilang minyak baru yang cukup besar telah selesai dibangun di Cilacap. Ini berarti bertambah besarnya kemampuan pengadaan minyak dan minyak pelumas untuk kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun."  Penerimaan devisa: ".... penerimaan devisa kita dari ekspor terus meningkat, hingga keadaan cadangan devisa kita menjadi jauh lebih kuat dibandingkan keadaan satu-dua tahun lalu. Bahkan penerimaan devisa dalam tahun keempat Repelita II (tahun depan - Red.) akan naik hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan penerimaan devisa dalam tahun pertama Repelita I." Di bidang keamanan meskipun tetap menyatakan PKI dan unsur-unsur ekstrim lainnya sebagai bahaya laten, ada kabar baik bagi mereka yang masih ditahan: Mempercepat penyelesaian kaum tahanan secara bertahap. Penyelesaian bergelombang itu bermaksud agar "kita akan dapat membebaskan diri dari salah satu beban nasional yang selama ini kita pikul dengan sebaik-baiknya." Beberapa pokok penting di antaranya:  Tahanan G-30-S/PKI "Tahanan gol. 'A' akan kita selesaikan paling lambat dalam tahun 1978. Sedangkan bagi gol. 'B' pada 1977 ini akan kita kembalikan ke dalam masyarakat sebanyak 10 ribu orang. Sisanya akan dikembalikan sebanyak 10 ribu orang dalam 1978. dan sisanya lagi dalam tahun 1979.  Timor Timur: "Bertepatan dengan suasana peringatan hari ulangtahun Kemerdekaan kita yang bersejarah ini, saya ingin mengumumkan pemberian amnesti umum kepada sisa-sisa gerombolan bersenjata Fretilin di Timor-Timur yang menyerahkan diri secara sadar kepada ABRI selambat-lambatnya pada 31 Desember 1977."  Gangguan Keamanan: Presiden tak menunjuk hidung ketika menyebutkan peristiwa penggranatan di beberapa tempat serta konflik bersenjata yang belum lama berselang terjadi di Irian Jaya. Kata Presiden: "Timbulnya gangguan keamanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab di Sumatera Utara. Sumatera Selatan, Irian Jaya segera dapat diatasi oleh alat-alat negara, hingga tak sampai menggoyahkan stabilitas keamanan." Pada awal pidato. Presiden bicara tentang penyempurnaan lembaga demokrasi, tentang pentingnya beda pendapat dan peranan pers, sebagai berikut:  Sidang MPR: "MPR hasil Pemilu 1977 itulah yang bersidang dan menilai pertanggunganjawah Presiden, bukan MPR hasil Pemilu I 1971, karena MPR hasil Pemilu 1977 itulah yang akan menentukan GBHN, mengangkat Presiden Mandataris dan mengangkat Wakil Presiden untuk waktu selanjutnya tahun 1978-1983."  Perbedaan pendapat: "Dalam demokrasi Pancasila samasekali tak berarti bahwa perbedaan pendapat harus dilenyapkan. Selain melawan kodrat, maka matinya perbedaan pendapat berarti macetnya pikiran-pikiran segar untuk perbailkan. Persoalannya adalah bahwa perbedaan pendapat itu tidak harus diruncing-runcingkan, lebih-lebih untuk menekan atau mengancam pihak lain.  Pers Indonesia: Walaupun kita menempatkan menempatkan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehagai sarana demokrasi yang penting, namun kita juga harus mengembangkan jalur-jalur demokrasi yang lain. Dalam hal ini sangat penting tumbuhnya pers yang bebas dan bertanggungjawab. "Maka pers Indonesia menikmati kebebasan yang cukup longgar. Setidak-tidaknya bukan tergolong buruk di kawasan Asia, dan dalam deretan negara negara yang sedang membangun lainnya."