Rekayasa Konstitusi Setelah MK Menghapus Presidential Threshold

Fraksi-fraksi di DPR membahas bentuk rekayasa konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menghapus presidential threshold.

22 Januari 2025 | 09.00 WIB

Perbesar

Rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 24 April 2024. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Fraksi Gerindra akan menggelar diskusi membahas opsi-opsi setelah penghapusan presidential threshold.
Golkar ingin meninjau ulang ambang batas persyaratan partai politik peserta pemilu.
Pembuat undang-undang disarankan mengatur ambang batas maksimal syarat pembentukan koalisi pencalonan presiden.

FRAKSI Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat gerak cepat membahas dinamika politik setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold. Mereka menggelar rapat di DPR pada Selasa siang, 21 Januari 2025. Salah satu agendanya menyusun Undang-Undang Politik.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

presidential-threshold

omnibus-law

mahkamah-konstitusi

uu-pemilu

undang-undang-politik

dpr

Daniel Ahmad Fajri

Bergabung dengan Tempo pada 2021. Kini reporter di kanal Nasional untuk meliput politik dan kebijakan pemerintah. Bertugas di Istana Kepresidenan pada 2023-2024. Meminati isu hubungan internasional, gaya hidup, dan musik. Anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Edisi 9 Maret 2025