PARA anggota DPRD Wonogiri (Ja-Teng) tersinggung. Calon bupati
yang telah mereka pilih melalui persiapan selama 10 bulan
dibatalkan Gubernur Supardjo Rustam. Kejadian hampir serupa
terdapat pula di Musirawas (Sum-Sel), karena calon yang telah
"diarahkan" hanya mendapat suara sedikit di DPRD.
Tak heran bila 2 peristiwa itu dengan cepat memancing
pembicaraan hangat di kalangan masyarakat sekurang-kurangnya di
dua daerah itu. Tapi jika di Musirawas persoalan telah "ditutup"
dengan pelantikan Cholil Azi SH selaku pejabat sementara bupati
oleh Gubernur Sainan Sagiman pekan lalu--di Wonogiri tekateki
masih berjalan terus. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Supardjo
Rustam minggu lalu "masih menunggu keputusan Mendagri."
Yang pasti beberapa fraksi di DPRD Wonogiri tetap pada
ancang-ancang mereka semula. Yaitu tidak akan menghadiri sidang
apabila dilakukan lagi pemilihan ulang pengganti Sumoharmoyo,
bekas bupati lama yang mengundurkan diri sejak Mei lalu. Sebab
mereka tetap berpegang pada hasil pilihan DPRD Juli lampau,
bahwa para calon terpilih adalah Letkol drs. Maryono (30 suara)
dan Saroetomo Bc.Hk serta Soekimin yang masing-masing mendapat 5
suara.
Keributan dimulai ketika secara tibatiha Agustus lalu Kewankarda
G (Jareng) mencabut pengkaryaan Letkol Maryono sebagai calon
Bupati Wonogiri, "karena yang bersangkutan masih sangat
dibutuhkan kesatuannya." Calon ini sebelumnya adalah Dan
Inmindam VII/Diponegoro.
Kemudian berdasar surat pencabutan itu Gubernur Ja-Teng meminta
kepada Mendagri agar dilakukan pemilih ulang. Tapi pihak DPRD
Wonogiri tetap berpegang pada hasil pemilihan semula sehingga
akhir bulan lalu mengeluarkan memo kepada Gubernur JaTeng yang
berisi penolakan lembaga ini terhadap pemilihan ulang. Para
anggota DPRD dalam sidang paripurna yang mencetuskan memo tadi
pada umumnya menilai, penarikan kembali Letkol Maryono sebagai
calon bupati "terlalu dicari-cari".
Salahi Aturan
"DPRD Wonogiri kecewa dan rakyat di sini resah mendengar sikap
gubernur serupa itu," tutur Sutarno anggota DPRD Wonogiri dari
Fraksi Golkar. Seorang anggota lain menilai "langkah gubernur
menyalahi aturan dan hukum yang berlaku." Dan sementara itu di
kalangan masyarakat tersebar pembicaraan bahwa Gubernur Supardjo
ingin memaksakan calon lain di luar 3 calon yang telah dipilih.
Supardjo tak menanggapi soal ini.
Di samping telah mengadakan pertemuan dengan sebuah tim yang
dikirim DPRD Wonogiri, Supardjo Rustam dikabarkan juga telah
beberapa kali menghubungi Mendagri di Jakarta untuk urusan ini.
Namun sampai minggu lalu penyelesaian belum didapat, meskipun
Supardjo menjamin dalam penyelesaian nanti "DPRD Wonogiri tidak
akan dilewati." Dan, tambah gubernur itu pula, Sumoharmoyo,
bupati lama, "tidak akan diperpanjang masa jabatannya karena
sakit-sakitan."
Yang terjadi di Musirawas memang agak beda. Dua orang calon
bupati yang telah mendapat lampu hijau dari Jakarta untuk
"diarahkan", yaitu dr Adios Effendy dan Tradjusmas Raak SH,
dalam pemilihan Juli lalu ternyata masing-masing hanya mendapat
dan 3 suara. Sedangkan dua calon lainnya, yaitu A. Somad Fabil
Bunayu SH serta Ibrahim Lacony SH masing-masing mendapat 16 dan
5 suara. Tanpa alasan jelas Gubernur Sum-Sel Sainan Sagiman
membatalkan hasil pemilihan itu dan mengangkat pejabat
sementara. Tapi Kepala Direktorat Khusus Pemda Sum-Sel, KA
Mattjik, menilai "produk DPRD Musirawas itulah yang salah"
seperti dikatakannya kepada TEMPO.
Kejadian itu sempat membuat heboh warga kabupaten yang bulan
lalu mendapat Parasamya Purnakarya Nugraha. Terutama kalangan
angkatan muda. Tapi DPRD Musirawas sendiri berdiam diri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini