Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Liberal dan Demokrat Asia (CALD), jaringan regional partai politik liberal dan demokratis di Asia, menyatakan keprihatinan serius atas memburuknya kondisi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. CALD melihat gejala kemunduran demokrasi di tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua CALD Mardi Seng dalam keterangan resmi pada Senin, 23 Desember 2024, menyoroti upaya perpanjangan masa jabatan Jokowi serta skandal Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju dalam pemilihan presiden. CALD juga memberi sejumlah catatan peristiwa sebagai indikasi memburuknya demokrasi di Indonesia. Misalnya penyaluran bantuan sosial di masa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
CALD juga menyoroti putusan Mahkamah Agung Indonesia mengubah penafsiran peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang persyaratan usia calon kepala daerah yang dianggap jalan pembuka putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, maju pilkada. Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan tersebut. Protes besar di sejumlah daerah mengurungkan niat Dewan Perwakilan Rakyat menjegal putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kami khawatir bahwa tindakan-tindakan untuk menghindari hukum demi kepentingan pribadi segelintir orang ini sungguh-sungguh membahayakan hak-hak demokrasi rakyat Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah,” kata Mardi Seng.
Dia menekankan bahwa langkah signifikan masyarakat sipil yang telah membangun demokrasi di Indonesia sejak tumbangnya rezim Soeharto pada 1998.
Mardi menyerukan independensi lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan DPR di tengah pelaksanaan kekuasaan presiden yang luas. CALD juga mendorong anggota birokrasi dan kepolisian hingga penyelenggara pemilu untuk bebas dari kepentingan politik sempit.
CALD juga terus mendorong masyarakat sipil untuk meneruskan perjuangan gigih dan waspada terhadap serangan demokrasi di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini juga menekankan pentingnya peran oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tengah upaya pemerintah memusatkan kekuatan politik.
Jokowi tak memiliki juru bicara setelah lengser sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Namun Jokowi pernah menanggapi indeks demokrasi yang turun menjelang berakhirnya masa jabatan.
Soal demokrasi, Mantan Gubernur Jakarta ini mengungkit pemilihan umum atau Pemilu berjalan dengan baik dan demokratis. Jokowi juga mengklaim kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi dijamin.
"Semuanya enggak ada yang dihambat. Setiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita denger," kata Jokowi ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. "Orang nge-bully presiden juga kita dengar. Kalau mengkritik hampir tiap detik ada pasti.”
Sementara Jokowi tidak mempermasalahkan pandangan yang menyebut dia tengah membangun dinasti politik. Dengan dalih demokrasi, dia menyatakan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, baik walikota, bupati, gubernur hingga presiden semua yang memilih itu adalah rakyat. "Ya (dinasti politik) itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo setelah menghadiri acara Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023.
Foto 
