Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengapresiasi adanya bahasa nasional yang digunakan bangsa Indonesia saat ini. Sebab, Bahasa Indonesia menjadi pemersatu dan kekuatan tersendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk menyepakati satu bahasa tidak bisa dianggap mudah. Bahasa yang disepakati bukan bahasa yang digunakan paling banyak. "Bahasa yang disepakati Melayu kepulauan, yang disebut sekarang Bahasa Indonesia, diperkaya dengan seluruh bahasa dari berbagai daerah, sehingga sekarang menjadi Bahasa Indonesia,” kata Anies saat mengisi Kuliah Kebangsaan FISIP UI 'Hendak ke Mana Indonesia Kita' di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Kampus UI, Depok, 29 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mencontohkan seperti di Uni Eropa yang terdapat sekitar 28 negara, memiliki 23 bahasa resmi, tetapi tidak memiliki bahasa nasional. Alhasil ketika rapat di parlemen Eropa menggunakan alat penerjemah. "Mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing," ujar Anies Baswedan.
Anies menilai dengan tidak adanya bahasa nasional atau bahasa persatuan, negara tersebut tidak memiliki kekuatan militer yang hebat. "Karena tidak mungkin mungkin komandan sama pasukan pakai penerjemah untuk operasinya," tegas Anies.
Anies Baswedan kembali mengulas pada tahun 1930, di Pasar Senen, Jakarta Pusat, terdapat tempat kursus Bahasa Indonesia bagi siapa pun yang ingin menjadi orang Indonesia. Sebab, untuk menjadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam Bahasa Indonesia.
"Uniknya tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor walau pun menjadi Indonesia," ujar Anies Baswedan.
Ia menilai Indonesia dengan bahasa nasionalnya dianggap hebat, karena dapat memersatukan berbagai suku di Nusantara. "Ini jenius sekali menjadi suatu bangsa ini. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia kecuali bangsa yang ada di Tanah Air," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kabinet kerja itu.
Foto 
