Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan telah mempersiapkan 44 puskesmas di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta pada tahap pertama program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini rencananya akan diterapkan mulai Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami telah melakukan visitasi dan juga mempersiapkan seluruh faskes di bawah jajaran Pemprov DKI Jakarta, dengan kesiapan fasilitas maupun tenaga kesehatan," ujar Ani saat konferensi pers persiapan peluncuran Cek Kesehatan Gratis di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ani mengatakan pada tahap selanjutnya, Dinas Kesehatan Jakarta akan menyiapkan 292 puskesmas pembantu. Menurut dia, hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. "Pada dasarnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah siap menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Hari Ulang Tahun yang akan dimulai tanggal 10 Februari," ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan akan membatasi kuota sebanyak 30 orang per hari untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menyatakan pembatasan ini untuk mengantisipasi membludaknya antrean masyarakat saat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas.
"Untuk kuota maksimal, ini kita lakukan pembatasannya supaya masyarakat nanti enggak jengkel karena sudah cukup ramai banget dan juga menunggu lama," ujar Maria, Jumat.
Maria menyatakan pembatasan kuota ini masih dapat bervariasi. Kemenkes membuka kemungkinan penambahan hingga 50 orang per hari. Namun, hal tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu di seluruh puskesmas di Indonesia. "Teman-teman di puskesmas juga akan evaluasi, kalau bisa menambah maka kuota itu akan ditambahkan melalui sistem digital," kata dia.
Maria juga menjelaskan pembatasan ini bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat yang mendaftar secara manual tanpa menggunakan sistem digital milik Kemenkes. "Yang kita harap itu sangat sedikit, tapi kita harap semua bisa mendaftar melalui (aplikasi) Satu Sehat," ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. "Ada yang dari Kemenkes dan quick win, ditambah sama Pak Prabowo," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.
Terdapat dua jenis program pemeriksaan kesehatan gratis. Program pertama berupa pemeriksaan kesehatan untuk anak usia sekolah yang akan dilakukan di sekolah masing-masing dengan sasaran sekitar 250 ribu sekolah dengan total 56 juta anak usia sekolah.
Sementara itu, program kedua adalah pengecekan kesehatan bagi masyarakat dengan usia di bawah maupun di atas usia sekolah. Keberlangsungan pengecekan kesehatan bagi dua kelompok besar masyarakat ini akan diadakan di 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik swasta di seluruh Indonesia yang disiapkan.
"Waktunya kapan? Pada saat ulang tahunnya mereka plus satu bulan. Misal yang ulang tahunnya Januari, Februari, dan Maret, kebagian itu, boleh sampai April," kata Budi.
Adapun masyarakat yang memiliki akses digital diimbau untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat dan melengkapi formulir data diri yang meliputi hari, bulan, dan tahun lahir. Pendataan digital ini bertujuan untuk mengurangi potensi antrean yang mengular di lokasi skrining.
Sementara itu, bagi yang tidak memiliki ponsel bisa dibantu anggota keluarganya yang memiliki ponsel, seperti orang tua atau anaknya. Aplikasi tersebut memungkinkan pendaftar memasukkan lebih dari satu data diri di dalamnya. Bagi masyarakat yang ada di lokasi minim akses digital atau bahkan tidak ada sama sekali, akan mendapat bantuan dari satuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setempat.
Pilihan Editor: 4 Kritik Terhadap Tatib DPR yang Baru
