Gonjang-ganjing Partai Golkar Mengganti Airlangga Hartarto

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Rendahnya elektabilitas Airlangga Hartarto dan Golkar menimbulkan gonjang-ganjing di lingkup internal partai.
Istana disebut-sebut kecewa terhadap manuver Airlangga Hartarto dalam wacana penundaan pemilu.
Golkar menyiapkan calon legislator lebih cepat ketimbang pemilu sebelumnya.

AGUNG Laksono kerap mengajukan pertanyaan yang sama ketika berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ketua Dewan Pakar Golkar itu menanyakan soal elektabilitas Airlangga dan partai beringin yang masih rendah serta tertinggal dari calon dan partai lain. Padahal tahap Pemilihan Umum 2024 dimulai pada pertengahan tahun ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Beberapa kali saya sampaikan dalam pertemuan ataupun melalui telepon,” ujar Agung kepada Tempo di rumahnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 7 April lalu. Menurut mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, Airlangga merespons dengan meminta waktu agar elektabilitas dia dan Golkar bisa meroket.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris, pernah menyatakan hal yang sama kepada Airlangga. Menteri Perindustrian periode 2005-2009 itu mengatakan Airlangga yang kini berumur 59 tahun menghadapi tantangan berat karena berhadapan dengan calon-calon presiden yang lebih muda. “Walaupun dia termasuk muda di lingkup internal partai,” kata Fahmi.

Para tokoh senior Golkar menasihati Airlangga karena elektabilitas dia dan partai tak kunjung naik. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting pada pertengahan Maret lalu menunjukkan tingkat keterpilihan Airlangga hanya 0,9 persen di antara 43 calon presiden.

Sedangkan sigi Indikator Politik Indonesia pada 11-21 Februari lalu menunjukkan elektabilitas Airlangga hanya 0,5 persen di antara 33 nama. Sedangkan tingkat keterpilihan Golkar sebesar 12,5 persen, tertinggal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra yang berelektabilitas 26,8 dan 13 persen.

Tidak beranjaknya elektabilitas Menteri Koordinator Perekonomian itu, dan juga Golkar, menjadi peluru untuk menggoyang kepemimpinan Airlangga. Agung Laksono mengaku mendengar adanya upaya tersebut. Tapi ia meyakini Airlangga akan tetap menjabat hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 2024. “Suara yang menolak Airlangga tidak signifikan,” ucapnya.

Salah satu yang mengkritik kepemimpinan Airlangga adalah Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab, menuding Airlangga gagal menaikkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu 2019. Ketika itu, Golkar mendapatkan 85 kursi, turun 6 kursi dibanding pada Pemilu 2014.

Presiden Joko Widodo didamping Ketua MPR Bambang Soesatyo saat meninjau titik nol IKN, di Kalimantan Timur, 14 Maret 2022. BPMI Setpres/Laily Rachev

“Dengan rendahnya elektabilitas Golkar dan Airlangga saat ini, kami khawatir jumlah perolehan kursi bakal terus berkurang,” ujar Sirajuddin, Senin, 4 April lalu. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh senior Golkar ihwal persoalan di partai itu. Namun ia menolak menyebutkan hasil pembicaraan tersebut.

Delapan politikus Golkar yang ditemui Tempo bercerita, Airlangga juga mulai ditinggalkan oleh kader partai yang berada di pemerintahan. Ketika persoalan pribadi Airlangga mencuat pada Desember 2021, para menteri dari Golkar menyatakan kepada pejabat di Istana bahwa mereka bukanlah “orang” Airlangga.

Sumber yang sama menyebutkan isu pergantian Airlangga di tengah jalan kian hangat setelah ia memunculkan wacana penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Airlangga dianggap tak menepati hasil Musyawarah Nasional Golkar pada 2019 yang memutuskan dia sebagai calon presiden yang akan diusung partai beringin.

Di sisi lain, wacana penundaan pemilu yang dilontarkan Airlangga juga dianggap tak serius oleh kalangan Istana. Sebab, ia hanya menyatakan akan menyampaikan aspirasi dari petani sawit di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak, Riau, yang menginginkan Jokowi bisa menjabat satu periode lagi hingga 2029. Adapun Istana disinyalir ikut mendukung wacana tersebut. (Baca: Bagaimana Staf Khusus Jokowi Menggalang Dukungan Penundaan Pemilu)

Kegusaran Istana disebut-sebut kembali muncul setelah Airlangga bertandang ke kantor Partai NasDem pada Kamis, 10 Maret lalu. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan pertemuan itu membahas isu penundaan pemilu.

Delapan politikus Golkar tersebut membaca kegerahan Istana dari kedekatan Presiden dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo. Pada Senin, 14 Maret lalu, Jokowi terlihat akrab dengan Bambang dalam acara kemah di Titik Nol Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bambang, yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, pun hadir ketika sejumlah pembalap MotoGP datang ke Istana, dua hari kemudian. Sejumlah sumber yang mengetahui isi pertemuan tersebut mengatakan Bambang diajak berdiskusi oleh Jokowi tentang kondisi di Golkar. Bambang adalah rival Airlangga dalam Musyawarah Nasional Golkar 2019.

Dimintai tanggapan, Bambang tak merespons pertanyaan yang diajukan Tempo ke nomor telepon selulernya. Melalui siaran pers, Bambang mengaku berbicara santai dengan Presiden di Penajam Paser Utara. “Kemudian satu per satu menteri yang ikut berkemah di IKN keluar dari tenda masing-masing saat mendengar saya dan Presiden berbincang,” katanya.

Delapan politikus Golkar menyatakan sejumlah petinggi partai kini menunggu aba-aba dari Istana. Apalagi sebelumnya beredar informasi di kalangan pengurus bahwa Airlangga diduga ditekan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga Ketua Dewan Penasihat Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mendukung wacana penundaan pemilu. Jika tidak, posisinya sebagai ketua umum akan digoyang. (Baca: Manuver Luhut Mengegolkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden)

Namun, seandainya instruksi dari Istana keluar, pelengseran Airlangga masih membutuhkan dukungan dari Dewan Pengurus Daerah I Golkar di tingkat provinsi. Jika mayoritas pengurus daerah mendukung, musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Airlangga bisa terlaksana.

Airlangga tak menjawab panggilan telepon dan pertanyaan yang dikirim Tempo ke nomor ponselnya. Adapun anggota staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, tak merespons pertanyaan tentang sikap Istana terhadap gonjang-ganjing di partai beringin.

Ketua Dewan Pakar Golkar sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agung Laksono, meyakini Jokowi tak akan cawe-cawe dalam permasalahan di lingkup internal partainya. “Presiden tidak akan mau mencampuri urusan partai sebegitu jauh, seperti melakukan pergantian di dalam partai mana pun,” ujarnya.

•••

DIBAYANGI ketidaksolidan di lingkup internal, kubu pendukung Airlangga Hartarto berupaya menggenjot elektabilitas Ketua Umum sekaligus perolehan suara Golkar. Sejumlah strategi disiapkan pengurus partai untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya membahas komposisi calon anggota legislatif sejak 2020. Padahal, sebelumnya, penggodokan calon legislator dimulai satu tahun menjelang pemilu. “Waktu yang panjang ini kami lakukan untuk penataan,” katanya, Kamis, 7 April lalu.

Rapat pemenangan pemilu terakhir diadakan pada pertengahan Maret lalu di kantor DPP Golkar. Salah satu yang dibahas adalah kekalahan di daerah yang merupakan kantong suara Golkar. Doli mencontohkan, pada pemilihan kepala daerah 2020, kader Golkar di sejumlah daerah di Sulawesi Utara dan Jawa Barat gagal menang.

Para pengurus Golkar juga aktif berkampanye di udara. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Meutya Viada Hafid mengatakan cara itu gencar dilakukan karena 60 persen pemilih pada Pemilu 2024 tergolong muda. “Usia muda dekat dengan gadget dan kami tentu harus menyasar pemilih muda,” ujarnya.

Berbagai video pendek yang menampilkan Airlangga Hartarto pun diproduksi. Salah satunya berisi kegiatan seorang ibu membagikan minuman jeruk peras kepada pengendara sepeda motor meski digosipi emak-emak lain. Airlangga hadir di akhir video singkat itu dan berucap, “Daripada menimbun gibah, lebih baik menimbun berkah.”

Video itu pun disebarkan kepada para pengurus pusat, termasuk anggota Fraksi Golkar di DPR pada Kamis, 7 April lalu. Para pengurus lalu menyebarkan video itu di akun media sosial masing-masing. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono pun mendapat video yang sama dari Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa.

Hari itu Agung kembali menelepon Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan gaya kampanye itu tak lagi bergaya kuno dan bisa diingat oleh publik. Agung berharap video-video tersebut bisa meningkatkan elektabilitas Airlangga dan Partai Golkar. “Kami harapkan berdampak positif,” katanya.