Aturan Usang Minus Revisi

Pemerintah dan DPR tak kunjung membahas revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengapa?

9 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Spanduk dan poster menuntut penolakan kriminalisasi melalui UU ITE di Bundaran HI, Jakarta, September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mandek di DPR.
Komisi Informasi DPR masih membahas RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
UU ITE dianggap sudah usang dan tak menjawab persoalan aktual.

SUDAH lebih dari tiga bulan pemerintah mengirimkan naskah akademik dan draf revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun rancangan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tak kunjung dibahas.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

kuhp

ruu-perlindungan-data-pribadi

undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite

media-sosial

dpr

Stefanus Teguh Edi Pramono

Bekerja di Tempo sejak November 2005, alumni IISIP Jakarta ini menjadi Redaktur Pelaksana Politik dan Hukum. Pernah meliput perang di Suriah dan terlibat dalam sejumlah investigasi lintas negara seperti perdagangan manusia dan Panama Papers. Meraih Kate Webb Prize 2013, penghargaan untuk jurnalis di daerah konflik, serta Adinegoro 2016 dan 2019.

Edisi 9 April 2022