Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hingga pihak Istana Negara buka suara ihwal rencana Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan membongkar skandal korupsi para pejabat tinggi di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini dilakukan Hasto diduga sebagai perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya menunggu laporan dan video tersebut disampaikan secara resmi. Pimpinan KPK yang baru dilantik ini bahkan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan bahkan bertanggung jawab melaporkan perilaku koruptif. Memberantas korupsi, kata dia, bukan hanya tugas KPK.
“Karena tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa,” ujar Fitroh, Sabtu, 28 Desember 2024.
Sementara itu, menanggapi rencana Hasto akan mengungkapkan video skandal korupsi pejabat tinggi, pihak Istana Negara menegaskan bahwa segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.
Sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Istana juga mempertanyakan kebenaran ihwal skandal-skandal tersebut.
“Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. ‘Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah,” ujar Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Sekjen PDIP ini juga dijerat kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice seputar penanganan perkara ini.
Buntut penetapan ini, Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan Hasto akan melakukan perlawanan dengan menyiapkan puluhan video yang mengungkapkan skandal dugaan korupsi para petinggi negara. Guntur meyakini video tersebut akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi serta mengubah opini publik.
“Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi,” kata Guntur lewat unggahan di Instagram, Kamis, 26 Desember 2024.
Lantas bagaimana tanggapan Prabowo dan Jokowi?
Presiden Prabowo Subianto masih bungkam terkait penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto. Sementara Presiden ke-7, Joko Widodo, mengingatkan semua pihak untuk menghormati keputusan KPK tersebut. Di sisi lain, mantan kader PDIP ini enggan berkomentar lebih jauh.
“Hormati seluruh proses hukum yang ada,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan seusai menghadiri acara akikah cucu keenamnya, Bebingah Sang Tansahayu, di Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Desember 2024.
Jokowi juga belum memberikan tanggapan ihwal rencana Hasto akan mengungkapkan video ihwal skandal-skandal korupsi para petinggi atau elite politik. Tanggapan itu justru datang dari kelompok pendukung Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Mania. Mereka meminta PDIP membuktikan klaim terkait video tersebut.
“Nanti malah jadi blunder buat dia (Hasto dan PDIP), ketika nanti penegak hukum tanya di mana bukti-bukti itu, kalau dia nggak bisa buktiin gimana,” kata Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, Jumat, 27 Desember 2024.
Adapun Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK berpengaruh terhadap situasi politik nasional. Menurut Ardil, salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional adalah posisi PDIP sebagai oposisi saat ini.
“Hal tersebut tentunya akan membentuk pertanyaan besar atau bahkan pandangan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini sangat kental nuansa kepentingan politisnya, meskipun mungkin secara hukum dapat dibuktikan di pengadilan,” ujar Ardli dilansir dari Antara Rabu, 25 Desember 2024.
Menurutnya, penetapan Hasto sebagai tersangka dapat menciptakan jarak antara PDIP dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya, kata dia, hampir dapat dipastikan setelah peristiwa ini maka PDIP akan semakin menegaskan diri sebagai partai yang akan berposisi berseberangan dengan pemerintah.
Mutia Yuantisya, Ade Ridwan Yandwiputra, Sultan Abdurrahman, Ni Kadek Trisna Cintya Dewi dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Dua Sprindik Menjerat Hasto Kristiyanto dan Bukti Baru yang Dikantongi KPK
Foto 
