Janji-Janji Emil

PONTIANAK, ibukota Kalimantan Barat di delta sungai Kapuas menjadi tuan rumah Munas I Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Ferry (Gapasdai: awal Maret lalu. Mengikuti jejak rekan-rekannya di Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda), gabungan itu baru saja dibentuk atas dorongan Dirjen Perhubungan Darat Sumpono Bayuaji. Dihadiri 76 peserta dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, Munas I yang kabarnya lebih banyak dihadiri oleh pengusaha pribumi lemah dibuka oleh Menperhub Emil Salim sendiri. Meskipun belum terdengar para pengusaha itu minta kredit, Sumpono Bayuaji tidak lupa memajang wakil-wakil BNI 1946, BKPM dan Askrindo di depan para hadirin, mendampingi DPP Gapasdaf yang berkedudukan di Jakarta. Untuk daerah Kalimantan dan Sumatera, "pilihan pola angkutan terbanyak jatuh pada sungai", kata Emil Salim. Antara lain disebutnya sungai Kapuas, Mahakam, Barito, Siak, Indragiri, Batanghari dan Musi, yang buat penduduk di Jawa hanya dikenal dari pelajaran ilmu bumi. Adapun Irian Jaya belum terwakili di antara para peserta. Sebab menurut Kepala Inspeksi X Lalu Lintas ASDF Irian Jaya, Rabani AB, "sungai di ian Jaya, macam Mamberamo banyak jeramnya". Saking pentingnya sungai di Sumatera dan Kalimantan itu Sumpono Bayuaji mengeluh bahwa "alur sungai sudah banyak dicemari". Menguatkan kecamannya dengan pertolongan slide, diperlihatkan bagaimana pengusaha hutan merakitkan batang-batang pohonnya lewat sungai -- dan kulit pohon, getah dan ranting-ranting pun terlucuti di situ. Sebagai selingan mungkin, dipertontonkan juga manusia yang membuang hajatnya di sungai. "Coba kalau yang buang kotoran 1 juta orang, berapa ton itu?", tanya Sumpono berkelakar. Mungkin terpengaruh oleh gambaran peledakan penduduk di Jawa, atau proyel MCK di kali Ciliwung Jakarta, dia berkomentar lagi: "orang lain sibuk bikin roket, kita bikin kloset". Lalu Sumpono mengingatkan bahwa pendangkalan telah terjadi. Muara Sungai Kapuas Kecil dan Muara Kubu sudah jauh lebih dangkal daripada tahun 1913, ketika masing-masing dalamnya 1 dan 3,2 meter. Hingga konon yang bisa lewat di situ untuk mencapai pelabuhan Pontianak hanyalah kapal dengan bobot mati di bawah 10 ribu ton. Praktis untuk mencapai pelabuhan Pontianak sekarang kapal-kapal besar harus lewat pelabuhan Telok Air/Batu Ampar (81 mil dari Pontianak) yang sudah dikerumuni eksportir kayu. Menteri Emil Salim sendiri sebelum meninggalkan Pontianak berjanji untuk menambah armada kapal keruk mutakhir buat mengeruk alur-alur sungai yang mendangkal. Sebaliknya Sumpono sempat "menyemprot" kejorokan armada kapal bandung yang kacau balau lalu-lalangnya. Di seluruh Kal-Bar saja, armada kapal bandung, kapal motor dan tongkang bermesin ditaksir sudah melebihi 2500 buah, sementara yang tak bermesin lebih dari 500. Untuk mengatur lalu lintas perahu dan kapal-kapal itu Belgia tengah membantu pemasangan rambu-rambu sungai. Yang Namanya Ferry Mengingat kian padatnya lalu-lintas sungai, danau dan ferry itu, tanda kecakapan semacam rebewes akan dituntut dari pengemudi. Ketentuan tentang Surat Tanda Kecakapan (STK) itu telah dituangkan dalam SK No. IV/Munas I/ 1976. Beberapa waktu lalu soal STK itu telah mengundang kerisauan sejumlah pengemudi kapal di Sulawesi karena mereka diharuskan memiliki STK dari dua instansi: Ditjen Perhubungan Darat yang membawahi Direktorat Angkutan SDF dan Ditien Perhubungan Laut. Makanya Munas menugaskan pada DPP Gapasdaf di Jakarta untuk menyelesaikan soal itu. Maklumlah, alat angkutan yang namanya ferry itu, meskipun hanya untuk penghubung jarak pendek antar pulau atau antar muara sungai, toh harus mengarungi laut dan selat yang daerah wewenang Dirjen Perla. Dengan fihak Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal Nasional Indanesia), para pengusaha angkutan SDF itu belum menjalin kerja sama yang erat. Iperindo yang beranggotakan 30 galangan kapalbaja, 25 galangan kapal kayu 75 bengkel dan 25 dok baru berhubungan dengan beberapa pengusaha ferry yang kapalnya memang besar -- untuk urusan doking. Namun dengan adanya janji Menteri Emil Salim bahwa "armada bis dan truk air akan diprioritaskan" diharapkan Capasdaf yang diketuai oleh R. Soekresno dengan sekjen Soemarjono akan mengalirkan order buat Iperindo. Setidaknya Munas I Gapasdaf yang telah menelorkan 22 SK itu akan berarti bagi anggotanya "jika kredit untuk pengusaha lemah lebih lancar", kata beberapa peserta pada reporter TEMPO Eddy Herwanto yang ikut rombongan DirJen.