Ka'bah setelah istikharah

PENENTUAN tanda gambar kedua parpol nampaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sebab waktu perpanjangan yang diberikan Lembaga Pemilihan Umum kepada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia -- agar mengajukan tanda gambar pengganti - berakhir hari Sabtu ini. Ternyata hanya PDI-lah yang menyerahkan tanda gambar pengganti kepada LPU. Sebab tanda gambar "perisai Pancasila" yang pertama diajukan, telah ditolak fihak LPU. Penolakan terutama didasarkan bahwa tanda gambar tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemiilu yang melarang mengajukan tanda gambar yang menyamai atau menyerupai "lambang negara". Karena itu tanda gambar yang diajukan PDI "jelas ditolak", demikian Kas Kopkamtib Laksamana Sudomo sesaat sebelum sidang paripurna kabinet dimulai hari Selasa pekan lalu. Adapun dua tanda gambar pengganti yang diajukan kemudian, ternyata belum juga disetujui fihak LPU. Sebab menurut Mendagri Amirmachmud kedua tanda gambar pengganti ini "terlalu sama dengan lambang negara dan itu tidak diperkenankan menurut "UU". Sementara itu Ketua DPP-PDI Usep Ranawijaya yang ditemui pers seusai rapat DPP Jum'at lalu menegaskan sikap partainya yang "bagaimana pun juga akan tetap memperjuangkan agar tanda gambar PDI memuat sila-sila Pancasila" Ranawijaya antara lain mengibarkan bentuk lingkaran atau persegi empat di mana di dalamnya terdapat sila-sila PancasiIa. "Dan ini tak perlu dianggap menyerupai lambang negara", katanya. Bagaimana dengan PPP? Setelah tiga kali pertemuan resmi antara DPP-PPP denan Mendagri Amirmachmud dan Kaskopkamtib Sudomo, maka hari Jum'at pagi minggu lalu musyawarah kedua fihak itu telah mencapai mufakat menetapkan gambar Ka'bah sebagai tanda gambar PPP dalam pemilu nanti. Sebelumnya lebih dari 10 kali diadakan lobbying. Baik lewat telepon atau dalam kesempatan jamuan makan kedua fihak. Bahkan dua hari menjelang pertemuan di Depdagri pekan lalu itu, Ketua Majelis Syura PPP K.H. Bisri Syamsuri telah didatangi Sekjen Departemen Agama Laksamana Pertama Bahrum Rangkuti. Bahrum yang kabarnya diutus oleh berbagai fihak dari kalangan pemerintah dan aparat keamanan, meminta sekali lagi kepada Bisri Syamsuri agar PPP mengganti tanda gambar Ka'bah tersebut. Jawaban yang datang dari ketua Majelis Syura PPP itu ternyata membuyarkan harapan Sekjen Departemen Agama tersebut. "Pemilihan tanda gambar Ka'bah ini adalah hasil istikharah. Karena ini merupakan petunjuk Tuhan, maka saya tidak bisa merobahnya", kata Bisri yang juga anggota DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Timur. Selain pemilillan gambar Ka'bah itu merupakan hasil istikharah (sembahyang untuk menetapkan keputusan). DPP-PPP sendiri menghadapi tantangan-tantangan dari wilayah dan cabang-cabang PPP di daerah agar mempertahankan tanda gambar itu. Ratusan surat yang dialamatkan kepada DPP-PPP hanya dalam menghadapi soal tanda gambar tadi. Belum lagi telepon-telepon interlokal yang sering mengganggu jam tidur para anggota DPP-PPP di Jakarta. Alasan serupa dikemukakan ketika pertemuan di jalan Veteran antara Mendagri dan pejabat LPU serta Asbin Sospol Hankam dengan lima anggota DPP-PPP. Dalam musyawarah itu "LPU dapat menerima gambar Ka'bah sebagai tanda gambar PPP dalam pemilu", demikian Idham Chalid Presiden PPP memberi keterangan pers seusai pertemuan. Idham yang sehari-hari menjabat ketua DPR dan MPR tak lupa menambahkan permintan pemerintah agar PPP "ikut serta bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat khususnya menghadapi pemilihan umum". Apa yang dimaksud dengan ikut bertanggung jawab, Idham menolak memberi jawaban. "Tidak usah ditanya lagi. Semua sudah kita tahu", katanya sambil melangkah menuruni tangga Departemen Dalam Negeri. Namun demikian Ketua Fraksi PPP di DPR Nuddin Lubis mengatakan kepada T MPO pekan lalu bahwa "sebagai warga negara yang baik -- apalagi sebagai Partai Persatuan Pembangunan tanpa diminta jelas kita ikut bertanggung jawab dalam soal keamanan negara". Hanya saja tanggung jawab partai dan warga negara, menurut Nuddin Lubis, tidak sama dengan pemerintah. Artinya "mengeritik sikap Pemerintah namanya juga tanggung jawab. Sebaliknya petugas keamanan yang bertindak korup sara artinya tidak bertanggung jawab kata Lubis.