Kami Tak Bisa Menjanjikan Apa-apa

Anda dan Presiden Jokowi pernah berjanji menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Bagaimana melu­nasinya?

Ada yang diselesaikan, tapi ada juga yang masih pending. Tentu ada kelambatan dan kekurangan pemerintah. Namun Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain di ka­wasan Asia. Contoh, di Filipina sudah berapa orang yang ditembak Presiden Rodrigo Duterte dalam operasi pemberantasan narkoba.

Apakah ada kasus yang diprioritaskan untuk dituntaskan dalam sisa masa jabatan?

Kami tak bisa menjanjikan apa-apa. Sebab, tak mudah mencari bukti-bukti. Bagaimana mencari bukti pada peristiwa Talangsari atau Tanjung Priok yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu?

Bukankah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki bukti-buktinya dan sudah menyelesaikan penyelidikan?

Laporan Komnas HAM tak menunjuk siapa pelakunya. Sekali lagi, coba bandingkan dengan Amerika Serikat. Mengapa mereka mengebom Irak habis-habisan. Siapa yang lebih melanggar hak asasi? Kita harus adil melihatnya.

Anda melihat ada opsi penyelesaian di luar pengadilan? Rekonsiliasi, misalnya....

Rekonsiliasi siapa dengan siapa? Sebenarnya ada rekonsiliasi di Ambon, Poso, dan Aceh. Kemudian ada amnesti. Kita jalani itu. Mungkin kita akan pakai prinsip Nelson Mandela, ”forgive but not forget”.

Artinya, korban dan keluarganya harus rela memaafkan?

Terserah masing-masing orang karena kita tak bisa memaksakan pendapat. Namun pemerintah sudah berusaha yang terbaik.

Seperti apa upaya terbaik itu? Apakah dengan menyelenggarakan Simposium 1965 pada 2016?

Acara itu mendapat protes dan itulah yang saya sebut tidak mudah. Membuktikan peristiwa 1998 saja susah, apalagi peristiwa 1965, di mana otoritarianisme berjalan. Susah mencari semua bukti. Kasus Novel Baswedan yang disiram air keras, misalnya. Pemerintah sudah membiayai semua pengobatannya sehingga ia bisa bekerja kembali. Tinggal kasus kriminalnya yang belum tuntas. Tak ada orang yang berobat ke mana-mana dengan biaya pemerintah kecuali Novel.

Mengapa kasus Novel sulit dipecahkan?

Ada yang gampang, ada yang susah. Mungkin yang melakukan ini pintar juga. Toh, polisi kadang cepat juga mengungkap kasus seperti berita bohong Ratna Sarumpaet. Itulah bangsa ini, lambat salah, cepat salah. Ha-ha-ha....

Bagaimana dengan janji penuntasan kasus HAM di Papua yang sempat dilontarkan Menteri Luar Negeri saat sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Mei 2017?

Enggak. Belum kita bicarakan. Di Papua itu kan lebih banyak pelanggaran yang dilakukan justru oleh pihak separatis dibanding pihak kepolisian. Polisi kan selalu membalas saja. Tidak ada operasi besar-besaran tentara.

Anda berpengalaman sebagai juru damai konflik. Ada saran untuk penyelesaian kasus HAM?

Seperti yang saya katakan tadi, forgive but not forget. Karena sebesar apa pun upaya yang kita lakukan, kalau sudah 20 tahun lalu, bagaimana cara menemukan pelakunya?

Lalu apa prioritas Jokowi-Kalla dalam sisa masa jabatan ini?

Menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global.