Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 221 permohonan sengketa pilkada serentak tingkat kabupaten/kota hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa siang, 10 Desember 2024. Jumlah itu sesuai yang tercatat di laman resmi MK pada pukul 18.57 WIB yang dilihat Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari total 221 permohonan, 178 permohonan di antaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 41 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur. Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada dua permohonan yang resmi terdaftar untuk sengketa Pilkada Papua Selatan. Ini sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK. Sementara, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa sore, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah.
Di sisi lain, hasil pilkada tingkat kabupaten yang paling banyak digugat adalah Pilkada Kabupaten Dogiyai, Pilkada Kabupaten Raja Ampat, dan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. MK telah menerima masing-masing tiga gugatan terkait hasil pilkada di kabupaten tersebut.
Pendaftaran sengketa Pilkada 2024 paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan perolehan suara hasil pilkada. Setelah permohonan didaftarkan, para pemohon dapat melengkapi maupun memperbaiki permohonannya, sebelum kemudian Mahkamah mencatat perkara itu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
“Nanti setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh MK. Setelah diregistrasi, nanti para hakim akan menggelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian, nanti menetapkan hari sidangnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung I MK, Jakarta, 9 Desember 2025, dikutip Antara.
Suhartoyo mengatakan bahwa sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dilakukan dengan metode sidang panel. Setiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi. Ketua MK memastikan tidak ada hakim konstitusi di suatu panel yang mengadili perkara yang berpotensi memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim tersebut, demi menjaga sidang terbebas dari konflik kepentingan.
Adapun MK hingga saat ini belum menentukan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024. Menurut Suhartoyo, Mahkamah sedang menerima permohonan sehingga jadwal sidang masih dalam pembahasan. “Kira-kiranya di awal Januari (2025,” kata dia.
Pilihan Editor: Prabowo Serahkan DIPA-TKD 2025 ke Menteri hingga Kepala Badan
Foto 
