Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan dua kapal penjaga perairan dan kapal-kapal nelayan Cina sudah keluar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. "Di area yang kemarin diributkan sudah tidak ada lagi kapal coast guard maupun nelayan Cina. Sudah keluar," kata Mahfud di kantornya, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia meminta semua pihak tidak lagi meributkan persoalan masuknya kapal penjaga perairan dan kapal pencari ikan Cina di perairan Natuna. Ke depannya, Mahfud meminta perairan Natuna dihidupkan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara lebih proporsional. "Daripada kosong," kata dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hingga Selasa petang lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) masih mendeteksi kehadiran dua kapal penjaga perairan Cina di ZEE Natuna Utara. "Di situ juga ada kapal ikan. Kalau ada kapal coast guard, biasanya juga ada kapal ikan. Beberapa waktu lalu, melalui radar ditemukan 30 kapal ikan," ujar Direktur Operasi Laut Bakamla, Nursyawal Embun, kepada Tempo.
Nursyawal tidak mengetahui persis jumlah kapal ikan yang saat ini dikawal oleh dua kapal penjaga perairan Negeri Tirai Bambu tersebut. Sebab, kata dia, umumnya kapal-kapal ikan akan mematikan sistem pelacakan otomatis (automatic identification system) seumpama telah dikawal oleh kapal penjaga perairan.
Untuk memperkuat penjagaan wilayah landas kontinen Indonesia, ia mengimbuhkan, Bakamla akan menggelar operasi bersama TNI Angkatan Laut dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Bakamla juga menambah armadanya dengan dua kapal penjaga di kawasan laut Natuna Utara. "Tadinya satu kapal sekarang menjadi tiga kapal penjaga. Saat ini sudah di Sabang Mawang (Natuna)," ujar Nursyawal.
Kehadiran kapal-kapal nelayan Cina di ZEE Indonesia sudah diketahui sejak akhir tahun lalu. Menurut Kepala Bakamla, Achmad Taufiqoerrochman, kapal berbendera Cina terpantau mengambil ikan di ZEE. Bakamla sempat mengusir kapal-kapal tersebut. Tapi nelayan Cina kembali mencuri ikan dengan pengawalan kapal-kapal penjaga perairan.
Cina selama ini selalu mengklaim perairan Natuna Utara sebagai milik mereka. Klaim itu mengacu pada nine dash-line atau sembilan garis batas imajiner buatan sepihak Cina. Indonesia menolak klaim itu lantaran tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa alias United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Mahfud sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menyederhanakan regulasi perairan untuk meningkatkan pengamanan ZEE. Penyederhanaan tersebut bertujuan menyelaraskan pengawasan perairan yang tersebar di banyak instansi. Saat ini, kata dia, terdapat 24 undang-undang dan 2 peraturan pemerintah yang mengatur soal laut.
"(Nanti) hanya ada satu pintu dalam penanganan masalah di laut, tanpa mengurangi wewenang masing-masing (instansi)," ujar dia.
Menurut Mahfud, penyelarasan dibutuhkan supaya tak ada lagi lembaga yang merasa paling berwenang dalam mengawasi laut. Sekarang ini, beberapa lembaga memegang fungsi pengawasan yang cenderung beririsan, seperti TNI, kepolisian, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Keuangan.
Ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu lalu, Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, mengibaratkan hubungan antara negaranya dan Indonesia dalam memandang masalah perairan Natuna Utara seperti teman baik yang sedang berbeda perspektif. "Kita punya hubungan yang sangat baik di banyak area. Kita bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Xiao.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan kedaulatan Indonesia di ZEE dengan berkunjung ke Natuna, Rabu lalu. Setelah bertemu ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Selat Lampa, ia meninjau perairan Natuna dari atas KRI Usman Harun 359. Ia didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
ANDITA RAHMA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | EFRI RITONGA
Kapal Bebal Negeri Panda
Meski berulang kali diperingatkan, kapal-kapal penangkap ikan Cina tak kapok mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara. Dikawal dua kapal penjaga perairan Cina, puluhan kapal penangkap ikan rutin memasuki ZEE Indonesia sejak Desember lalu.
2019
10 Desember
Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengusir kapal penjaga perairan Cina yang memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE)-berjarak 200 mil laut dari garis dasar pantai-Indonesia di perairan Natuna.
23 Desember
Untuk kedua kalinya Bakamla mengusir kapal penjaga laut Cina yang tengah berada di perairan yang sama. Kapal ini turut mengawal kapal penangkap ikan yang berasal dari Cina. Tapi kapal tersebut menolak pergi karena menyatakan mereka berada di wilayah perairan milik Cina.
30 Desember
Kementerian Luar Negeri menyatakan kapal penjaga perairan Cina kembali melanggar ZEE di perairan Natuna. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Cina dan menyampaikan protes keras.
31 Desember
Bakamla menyebutkan kapal penjaga perairan Cina kembali memasuki ZEE Indonesia. Pergerakan kapal itu dihadang kapal Bakamla.
2020
3 Januari
● Sejumlah menteri bersama TNI dan Bakamla mengadakan rapat yang menyepakati penolakan pengakuan klaim sembilan garis putus (nine dash line) wilayah Cina. Garis imajiner itu mengambil sebagian wilayah ZEE Indonesia. Pemerintah juga menyatakan Cina melanggar Konvensi Internasional tentang Hukum Laut 1982. Cina adalah salah satu negara peserta konvensi.
● Bakamla melaporkan ada 30 kapal penangkap ikan berlayar di ZEE perairan Natuna dengan pengawalan kapal penjaga perairan Cina.
5 Januari
TNI menyatakan kapal-kapal Cina sudah mengakui perairan Natuna merupakan ZEE Indonesia.
6 Januari
Pemerintah meningkatkan aktivitas di perairan Natuna dengan mengirim 120 nelayan dari kawasan pantai utara Jawa ke sana.
8 Januari
Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna.
9 Januari
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengklaim kapal-kapal Cina sudah meninggalkan ZEE Indonesia.
ROBBY IRFANY | EFRI R.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
