Proyek Gorden DPR Menuai Kritik

SEJUMLAH rencana proyek di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat kembali menuai kritik. Proyek tersebut adalah pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan, pengecatan kubah Gedung Nusantara, dan pengaspalan area Kompleks Parlemen, Senayan. Semua proyek itu direncanakan memakan biaya hingga Rp 75,2 miliar.

Penanggung Jawab Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai proyek tersebut tidak dibutuhkan dan hanya menghamburkan duit negara. “Misalnya proyek pengaspalan kompleks DPR senilai Rp 11 miliar, kerusakannya kan enggak separah itu,” ujar Lucius kepada Tempo pada Kamis, 19 Mei lalu.

Merujuk pada laman Layanan Pengadaan secara Elektronik, proyek pengaspalan akan dikerjakan dua kali, masing-masing senilai Rp 11 miliar. DPR juga menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan kubah Gedung Nusantara.

DPR sempat menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota Dewan. Pengadaan gorden itu juga menuai kritik dari publik karena dianggap menghamburkan duit negara di tengah kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi. Derasnya kritik membuat Badan Urusan Rumah Tangga DPR menghentikan proyek itu.

Namun, setelah proyek gorden dihentikan, DPR mengajukan usul baru berupa pengaspalan dan pengecatan. DPR beralasan perlu mempercantik gedung untuk menjamu tamu negara dari delegasi forum parlemen pada Juli mendatang. Kegiatan itu bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November mendatang di Indonesia.

“Awal Oktober, DPR akan menyelenggarakan P-20 yang akan dihadiri 20 ketua parlemen G20, ditambah 20 negara lain atas undangan DPR,” ucap Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar.

Menurut Lucius Karus, proyek di DPR berupa pengaspalan dan pengecatan kubah tidak diperlukan. Alasannya, kondisi aspal di Kompleks Parlemen masih cukup mulus. Kondisi cat kubah Gedung Nusantara pun masih bagus.