Kejar Tayang Kitab Pidana

Benny K. Harman, anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat, menduga pemerintah tak segera mengajukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sibuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Menurut Benny, ia dan sejumlah koleganya berulang kali meminta pemerintah segera mengajukan RKUHP, tapi mereka tak mendapat respons.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah baru intensif membahas kembali RKUHP sejak 2021. Ia berkilah pembahasan itu tertunda selama sekitar setahun akibat pandemi Covid-19 merebak. Selain itu, pemerintah menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi pada November 2021 yang menyebutkan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan secara inkonstitusional.

Setelah putusan MK keluar, pemerintah memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang PPP. Revisi itu disahkan oleh DPR pada Selasa, 24 Mei lalu. “Setelah itu kami bahas RKUHP dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan,” ujar Menteri Eddy.

Sehari setelah pengesahan Undang-Undang PPP atau pada Rabu, 25 Mei lalu, Eddy datang ke Komisi Hukum dan mengabarkan RKUHP siap dibahas. Saat itu Eddy belum menyerahkan RKUHP terbaru, termasuk rincian 14 isu krusial. Ia menyatakan pemerintah telah menyisir pasal-pasal di dalam RKUHP dan menggelar sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi itu sesuai dengan keputusan pemerintah dan DPR periode lalu karena RKUHP mendapat tentangan dari publik. Eddy bercerita, sosialisasi itu berlangsung di 14 kota selama empat bulan, dari 25 Februari hingga Juni lalu. Sosialisasi juga dilakukan bersama Komisi Hukum DPR. Arsul Sani, anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, misalnya, mengikuti sosialisasi di empat kota secara daring.

Arsul mengaku kerap menjelaskan kepada para peserta, yang terdiri atas akademikus, mahasiswa, dan aktivis, ihwal isu krusial dalam RKUHP, seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nantinya pasal penghinaan diubah menjadi delik aduan, hanya presiden dan wakilnya yang bisa mengadukan penghinaan. Hukuman bagi penghina pun berubah dari 6 tahun bui menjadi 3 tahun 6 bulan penjara. “Ini meringankan dari sisi hukuman,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Meski berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, yaitu menyampaikan kritik kepada presiden dan wakil presiden, pasal tersebut hampir pasti tetap dimasukkan ke RKUHP. Ketua Komisi Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengklaim pasal itu bertujuan menghormati martabat presiden dan wakilnya. Bambang menyatakan partainya tak setuju jika pasal itu diubah atau dihapus.

Anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, pesimistis pembahasan RKUHP di DPR akan mengubah berbagai pasal krusial. Ia yakin pembahasan RKUHP akan dipercepat seperti sejumlah undang-undang, antara lain Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Kalau pemerintah sudah punya mau, koalisi di DPR hanya akan jadi stempel,” ujarnya. Adapun Eddy Hiariej berharap pembahasan RKUHP rampung tahun ini. “Karena 2023 tahun politik.”

Baca: Bagaimana Pemerintah Mengebut Pembahasan RKUHP?

•••

MENGEJAR percepatan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, pemerintah juga melobi mereka yang menolak rencana tersebut. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengaku beberapa kali dihubungi oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.

Taufik bercerita, salah satu diskusi dengan Eddy Hiariej adalah ihwal sikapnya terhadap sejumlah isu krusial. Di antaranya tentang hukum yang hidup di masyarakat dan hukuman mati. Kepada Taufik, Eddy menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka ruang untuk pembahasan RKUHP. “Bagaimanapun keberhasilan mengesahkan RKUHP merupakan pride untuk pemerintah,” tutur Taufik.

EddyHiariej mengaku berdiskusi dengan berbagai kalangan yang menolak pengesahan RKUHP. Guru besar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu bercerita, pada Jumat, 8 Juli lalu, ia mencoba meyakinkan dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, BivitriSusanti, yang kerap mengulas berbagai masalah dalam RKUHP.

Kepada Bivitri, Eddy berjanji bahwa RKUHP tidak akan disahkan dalam waktu singkat. Ia juga menjelaskan sejumlah pasal krusial dalam rancangan itu, seperti perzinaan. Eddy mengatakan masyarakat Sumatera Barat menginginkan pasal perzinaan tak masuk dalam delik aduan. “Dalam hukum Islam, ranah privat seperti berzina termasuk kejahatan hukum. Kita pun mayoritas muslim,” kata Eddy.

Ia juga mengaku kerap berdiskusi dengan para aktivis yang tergabung di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Eddy mengklaim sejumlah masukan dari ICJR telah diakomodasi dalam RKUHP. Misalnya, penghapusan salah satu pasal penodaan agama serta aborsi. Ia pun berembuk dengan Indonesian Consortium for Religious Studies ihwal pasal penodaan agama. Pemerintah lantas menghapus kata “penistaan” yang dinilai terlalu absurd.

Dimintai tanggapan pada Sabtu, 23 Juli lalu, Bivitri Susanti mengatakan pemerintah terlalu buru-buru merumuskan RKUHP tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas. Ia meminta pemerintah dan DPR tak mengabaikan berbagai argumen penolakan terhadap RKUHP yang disertai data dan fakta. Apalagi sampai menyuruh masyarakat yang tak puas terhadap aturan itu mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Harus ada dialog dan pembahasan partisipatif,” ucapnya. (Baca juga: Nasib Malang Revisi UU ITE)

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu membenarkan bahwa lembaganya kerap berdiskusi dengan Eddy. “Bukan hanya ICJR, Aliansi Reformasi KUHP juga memberi masukan,” katanya. Erasmus menyatakan ICJR masih menolak berbagai pasal yang berpotensi membungkam demokrasi. Di antaranya isu penghinaan presiden, pidana adat, dan kebebasan pers.

Eddy mengklaim pemerintah tak akan menutup diri dan tetap menerima masukan dari masyarakat. Ia meyakini RKUHP yang diserahkan kepada DPR merupakan yang terbaik. Salah satu alasannya, rancangan itu diwariskan oleh para guru besar hukum pidana di Indonesia. “Secara doktrin hukum pidana, itu sudah benar,” Eddy mengklaim.