Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DUA petinggi Markas Besar Kepolisian RI datang memenuhi undangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa pekan lalu. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan wakilnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, datang beriringan ke kantor Luhut di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam itu, menurut Badrodin, Luhut sempat menyinggung isu perpanjangan masa jabatannya sebagai Kepala Polri. Dalam pertemuan itu, Luhut menanyakan respons internal Markas Besar Polri tentang isu perpanjangan tersebut. "Saya bilang baik-baik saja. Enggak ada masalah," kata Badrodin. "Yang ribut kan orang luar, media, dan parlemen."
Badrodin enggan menjelaskan lebih jauh isi pertemuan tersebut. Luhut tak menyangkal kabar ada pertemuan dengan kedua petinggi kepolisian tersebut. Tapi, menurut dia, pertemuan itu bukan membahas perpanjangan masa jabatan Kapolri, melainkan tentang rencana pengamanan hari raya Idul Fitri. "Enggak ada apa-apa," ujarnya.
Menjelang masa pensiun Badrodin pada akhir Juli nanti, isu perpanjangan masa jabatannya sebagai Kapolri memang santer beredar. Isu ini menggelinding ke publik setelah Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei mereka awal Mei lalu. Hasil survei menyebutkan sebagian besar responden puas atas kinerja Badrodin. Hasil survei ini ditindaklanjuti dengan diskusi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pertengahan Mei lalu. Sejumlah anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat hadir dalam acara ini. "Rekomendasinya kami minta Pak Badrodin diperpanjang masa tugasnya sebagai Kapolri," ucap Direktur Eksekutif IDM Widodo Tri Sektianto.
Seorang sumber yang dekat dengan sejumlah petinggi kepolisian mengatakan survei dan diskusi itu disponsori seorang perwira tinggi yang pernah menjabat kepala kepolisian daerah di Kalimantan dan masih kerabat Badrodin. Widodo tak membantah kabar bahwa perwira itu ikut terlibat dalam survei dan seminar tersebut. Tapi, kata dia, perwira itu hanya sebagai narasumber, bukan yang mendukung pendanaan. Badrodin mengaku sempat mendengar kabar seminar itu, tapi tidak tahu-menahu siapa penyelenggaranya. "Saya dengar juga itu, tapi kan saya enggak ikut-ikutan," ujarnya.
Isu perpanjangan masa jabatan ini semakin menjadi "bola panas" setelah sejumlah anggota DPR ikut bersuara. Ada kalangan di DPR yang mendukung perpanjangan ini karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian memberi celah masa pensiun anggota kepolisian bisa diperpanjang dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Syaratnya harus memiliki keahlian khusus. Salah satu pendukung perpanjangan ini adalah Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Gerindra, Fadli Zon. "Tidak jadi masalah dan tidak melanggar undang-undang," katanya.
Seseorang yang mengetahui komunikasi keduanya mengatakan sudah lama Badrodin menjalin kontak telepon dengan Fadli. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, mereka bertemu membahas perpanjangan masa jabatan. Terakhir, pada Ahad dua pekan lalu, keduanya berjumpa dalam sebuah acara di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Fadli mengakui beberapa kali bertemu dengan Badrodin, termasuk di Megamendung. Namun dia membantah pertemuannya dengan Badrodin terkait dengan dukungan perpanjangan masa jabatan. Badrodin tak menyangkal pertemuannya dengan Fadli di Megamendung. Tapi, kata dia, itu tak dengan terkait perpanjangan masa jabatan. "Itu acara pencak silat, bukan yang lain."
Kubu yang paling keras menantang perpanjangan masa jabatan Kepala Polri adalah PDI Perjuangan. Sejak awal partai ini ngotot mengusung Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sebelumnya, partai berlambang banteng ini juga menjadi pengusul utama Budi sebagai Kapolri pada Januari 2015. Nama Budi saat itu dikirimkan Presiden Joko Widodo ke DPR dan kemudian diiyakan Dewan. Namun, karena Budi menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, pencalonannya kandas dan ia digantikan oleh Badrodin Haiti. Jika opsi perpanjangan masa jabatan ini terjadi, peluang Budi, yang usia pensiunnya tinggal satu setengah tahun lagi, bakal tertutup. "Perpanjangan ini menghambat regenerasi," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Selain Budi, ada tujuh jenderal bintang tiga atau komisaris jenderal yang dianggap berpeluang menjadi orang nomor satu di Markas Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Mereka adalah Inspektur Pengawasan Umum Dwi Priyatno, Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Putut Eko Bayu Seno, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Suhardi Alius, Kepala Lembaga Pendidikan Syafruddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian. Selasa pekan lalu, Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian. Dalam waktu dekat, ia menjadi jenderal bintang tiga dan masuk bursa calon Kapolri.
Seseorang yang dekat dengan Presiden mengatakan Jokowi masih menimbang dua opsi tentang posisi Kapolri. Pertama, memperpanjang masa jabatan Badrodin Haiti. Menurut sumber ini, dari sejumlah diskusi di Istana, Jokowi tampak lebih condong mengarah ke perpanjangan masa jabatan Badrodin. "Presiden masih lebih berat ke opsi itu." Ada kemungkinan, kata dia, perpanjangan dilakukan selama enam bulan sambil menyiapkan kandidat lain.
Lewat skenario ini, muncul nama Wakil Kepala Badan Intelijen Polri Inspektur Jenderal Lutfi Lubihanto sebagai kandidat pengganti Badrodin. Mantan Kapolda Jambi ini, menurut sumber tersebut, masuk radar lantaran punya sejarah dengan Jokowi. Dia menjabat Kepala Kepolisian Kota Surakarta ketika Jokowi menjadi wali kota. Lulusan Akademi Kepolisian 1984 yang ahli di bidang intelijen itu berpeluang naik menjadi bintang tiga sekaligus masuk bursa kandidat Kepala Polri ketika Komisaris Jenderal Noer Ali pensiun pada Oktober mendatang.
Opsi kedua adalah memilih Kapolri baru menggantikan Badrodin. Nama yang mencuat di Istana adalah Budi Waseso. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal ini dianggap orang yang tepat sebagai bagian kompromi Jokowi terhadap PDI Perjuangan atas penolakannya terhadap Budi Gunawan. "Di antara kandidat yang ada, dia yang paling bisa diterima PDI Perjuangan," ucapnya.
Lutfi Lubihanto belum bisa dimintai komentar soal ini. Budi Waseso sebelumnya menolak memberi keterangan soal nama yang masuk bursa calon Kapolri. "No comment soal itu," katanya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak ingin berpolemik mengenai opsi perpanjangan masa dinas Badrodin dan pemilihan Kepala Polri baru. "Belum, belum. Nanti," tuturnya. Sebaliknya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberi sinyal bahwa Jokowi bakal segera membuat keputusan. "Tunggu sampai Presiden mengumumkan," ujarnya.
Sikap sejumlah perwira tinggi markas polisi yang berada di Jalan Trunojoyo I juga mulai terbelah karena ada yang mendukung dan menolak perpanjangan ini. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Bekto Suprapto, mengaku sudah menyampaikan secara langsung kepada Badrodin Haiti dan Budi Gunawan agar institusi Polri tidak ikut-ikutan gaduh. "Jangan sampai ribut," kata Bekto, Rabu pekan lalu, menirukan ucapannya kepada dua jenderal itu. "Apa pun pilihan Presiden nanti, itu orang yang dipercaya beliau."
Prihandoko, Ananda Teresia, Rezki A., Destrianita K., Ahmad Faiz, Istman M.P.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo