Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa menonton film G30S PKI hukumnya mubah jika meminjam istilah hukum Islam.
"Pemerintah tidak melarang atau pun mewajibkan untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam mubah. Silakan saja," kata Mahfud MD, yang dikutip dari cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Ahad, 27 September 2020.
Dalam Islam, aktivitas yang berstatus hukum mubah boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan. Untuk itu, Mahfud meminta masyarakat tak usah ribut-ribut mempersoalkan film G30S/PKI.
Sebab, kata Mahfud, pemerintah juga tak melarang bagi televisi yang ingin menyiarkan film G30S/PKI. Semua tergantung kepada pemegang hak siar.
"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di YouTube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," ujar Mahfud.
Film G30S PKI kembali menjadi perbincangan usai disinggung Gatot Nurmantyo. Gatot mengklaim dirinya diganti sebagai Panglima TNI gara-gara menginisiasi acara nonton bareng film G30S/PKI.
"Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.
Kemarin, salah satu stasiun televisi, yaitu SCTV menayangkan film G30S PKI yang sempat ramai diperbincangkan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Foto 
