Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meninjau banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu, 8 Maret 2025. Prabowo mengatakan, program Makan Bergizi Gratis belum sampai ke daerah itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:Demokrasi Indonesia Makin Merosot
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mulanya, Prabowo bertanya kepada Dadan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi di Bekasi. Kemudian, dia menyinggung tidak adanya dapur di Kabupaten Babelan. Pun, Makan Bergizi Gratis belum sampai ke daerah itu.
“Makannya belum sampai ke sini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” kata Prabowo dikutip dari keterangan resmi tim komunikasi presiden pada Ahad, 9 Maret 2025.
Dadan lantas mengatakan, dapur SPPG di Bekasi Saat di Kabupaten Bekasi ada dua dapur. BGN sudah berencana untuk menambah dapur umum di daerah tersebut. SPPG baru itu dibangun di daerah tinggi untuk menghindari banjir.
“Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” jawab Dadan.
Dadan menambahkan, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.
Program MBG dimulai sejak awal Januari lalu. Anggaran awal program ini dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Lalu Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.
Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada tiga juta penerima manfaat dari program MBG. Lalu pada tahapan selanjutnya, April-Agustus 2025, ditargetkan bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat. Prabowo ingin 82 juta orang bisa menikmati makan bergizi hingga akhir 2025.
Dadan mengatakan, pemerintah memerlukan tambahan dana untuk bisa mencapai target percepatan program makan bergizi gratis yang menjangkau 82,9 juta pada 2025. Anggaran makan bergizi saat ini sebesar Rp 71 triliun dan percepatan programnya memerlukan tambahan anggaran sekitar RP 25 triliun per bulannya. “Kalau percepatan itu dilakukan mulai September, kami akan butuh Rp 100 triliun,” kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025.
Dadan memperkirakan, dengan adanya percepatan ini pula, anggaran pada 2026 membutuhkan tambahan Rp 28 triliun per bulan. Anggaran bertambah karena jumlah penerima sudah meningkat. Menurut dia, percepatan idealnya bisa dilakukan pada September 2025. Pertimbangannya, BGN sedang mempersiapkan sejumlah hal, seperti sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, SDM baru menjangkau 2.000 tenaga. Pemerintah saat ini sedang mendidik 30 ribu tenaga kerja. “30 ribu tenaga ini baru akan selesai pendidikannya pada akhir Juli. Jadi baru siap awal Agustus,” kata Dadan.
Foto 
