Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim ada perkembangan yang signifikan sepanjang 2017 terkait dengan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Tiga masalah yang menjadi kendala pelayanan e-KTP, yaitu pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data, dan pengadaan lisensi telah teratasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada triwulan ke-4 2017, kata Tjahjo, telah dilakukan penandatanganan kontrak annual technical support (ATS), pengadaan lisensi, dan kontrak pengadaan blangko e-KTP. "Semua hasil perekaman KTP-el sudah dapat ditunggalkan dan dicetak pada hari yang sama," kata Tjahjo dalam keterangan pers Kilas Balik Pelayanan Administrasi Kependudukan 2017, Ahad, 31 Desember 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan demikian penggunaan surat keterangan yang selama ini sebagai pengganti tanda identitas secara berangsur bisa diganti dengan e-KTP. "Karena blangko KTP-el tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh Indonesia," ucapnya.
Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala dinas untuk segera mencetak semua hasil perekaman e-KTP. Sebab jumlah blanko yang tersedia sudah cukup dan telah didistribusikan ke daerah-daerah.
Adapun bagi daerah yang blanko e-KTP akan habis diminta segera mengambil ke pusat. Saat ini di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersedia 2,7 juta keping blanko e-KTP.
Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh, kondisi ini membawa dampak positif di pelbagai daerah. Masyarakat, kata dia, antusias mendatangi pusat pelayanan perekaman.
“Di sisi lain tampak kegairahan instansi pelaksana dan berbagai komponen bangsa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama rekam cetak KTP-el," kata Zudan.
Zudan menuturkan dalam kurun dua bulan terakhir, setidaknya ada tiga acara besar pelayanan perekaman e-KTP, seperti Nusantara Expo di Taman Mini Indonesia Indah, Korpri Expo di Pasar Minggu, dan Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Samarinda dan Balikpapan.
Selain itu, di sejumlah daerah dibuka pula pelayanan saat acara car free day, di pusat perbelanjaan, dan pelayanan pada hari libur.
Tjahjo Kumolo meyakinkan dengan perkembangan yang positif ini, sisa target perekaman bagi wajib e-KTP sebanyak 3 persen atau setara dengan 6 jutaan penduduk bisa dapat diselesaikan pada akhir 2018.
Foto 
