Mengapa Rendra ?

LAGI-lagi Rendra. Direktorat Jenderal Imigrasi dikabarkan menolak memberikan izin keluar (exit-permit) pada penyair dan dramawan terkenal ini untuk pergi ke Australia. Alasannya. menurut Soebagio, Kepala Humas Ditjen Imigrasi, "karena ada permintaan dari pemerintah." Yang mana? "Itu bisa berarti Bakin, Kopkamtib atau yang lain," kata Soebagio. Menurut Pangkopkamtib Laksamana Sudomo pekan lalu, "Kopkamtib tidak pernah minta pihak Imigrasi untuk menolak izin keluar bagi Rendra." Jadi siapa yang melarang? Menurut Soebagio, alasan larangan itu hanya akan dijelaskan pada R, ndra seorang. Rencananya Rendra akan berangkat ke Australia 1 Juni mendatang "Di sana paling lama sebulan,"ujarnya pekan lalu. Acara kunjungan sudah diatur, kebanyakan ceramah atau pembacaan puisi di beberapa universitas dan serikat buruh di Aus tralia. Akan ada juga semacam upacara dengan diterbitkannya terjemahan karya Rendra Pamflet Penyair di negeri ini. Bertepatan dengan kedatangan Rerdra, salah satu studio radio di Kota Bri bane akan mulai menyiarkan terjemahan Perjuangan Suku Naga, salah satu pementasan Rendra yang populer dan dianggap mengritik penguasa. Rendra sendiri menganggap penolakan ini "mengejutkan". Ia telah dua kali mengunjungi Australia, pada 1973 dan 1975. Juli tahun lalu ia juga mengunjungi beber3pa negara di Eropa. Waktu itu semua perizinan lancar. Apakah larangan kali ini karena pemerintah mengkhawatirkan Rendra di Australia akan bicara yang "tidak-tidak", hingga merugikan citra pemerintah Indonesia? Pekan lalu pada TEMPO Rendra mengatakan di Australia ia akan bicara secara jujur tentang kenyataan hidup di Indonesia," sesuai dengan akal sehat dan pertimbangan hati nurani saya." Hak Asasi Pemerintah, menurut Rendra, terlalu mengekang dirinya. Contohnya izin pentas untuknya sulit keluar. Bahkan ditolak tatkala akan mementaskan drama Yunani kuno yang disadurnya, Lysistrata, di Surabaya belum lama ini. Rendra bisa memaklumi kalau larangan itu ditujukan pada drama yang berbau politis. "Kenapa yang non-politis seperti Hamlet juga dilarang," ujarnya berapi-api. Ada beberapa universitas dan organisasi di Australia yang mengundang Rendra. Yang menjadi sponsor utamanya adalah Committee Against Repression in the Pasific and Asia (Komite Anti Penindasan di Asia dan Pasifik). Beberapa di antara organisasi diketahui pernah mengecam pemerintah Indonesia dalam soal Timor Timur. Apakah ini yang menyebabkan larangan itu keluar? "Siapa yang bilang itu organisasi yang anti-Indonesia? Itu tidak benar. Mereka cuma membela hak asasi dari orang-orang yang tertindas dan terkekang di seluruh dunia," kata Rendra Di tiap negara menurutnya, selalu ada orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan bersuara negatif. "Dan itu bukan urusan saya," lanjut Rendra. Dijelaskannya pula rencananya di Australia dia tidak akan berbicara soal politlk. Namun menurut suatu sumber TEMPO, alasan itulah -- pengundang Rendra adalah organisasi yang dianggap anti pemerintah Indonesia -- yang menyebabkan Rendra tidak diberi izin keluar. "Kami sebetulnya ngeman (menyayang) pada Rendra, agar di sana nanti ia tidak dimanfaatkan kelompok anti lndonesia," ucap seorang pejabat tinggi. Rencana Rendra semula akhir pekan lalu ia akan ke Jakarta untuk menanyakan langsung pada Ditjen Imigrasi alasan penolakan pemberian izin keluar itu. Namun ia menunda rencana ini. Ditemui Putu Setia dari TEMPO di rumah istrinya Ken Zuraida di Ketanggungan Kulon, Yogyakarta, Rendra (45 tahun) sedang agak sakit. "Saya tak bernafsu lagi ke Jakarta. Toh saya tidak akan diizinkan," ujarnya. Ia telah membaca berita koran tentang penolakan Ditjen Imigrasi. Menurut pendapatnya, yang berhak melarang seseorang ke luar negeri hanya Jaksa Agung berdasar laporan Kapolri. Maka dia akan ke Jakarta setelah pileknya sembuh, untuk menanyakan langsung kepada Jaksa Agung Ali Said. Pekan lalu Rendra menerima satu undangan lagi: dari Auckland University, untuk mengunjungi Selandia Baru. Kedutaan Besar Australia di Jakarta tidak bisa memberi penjelasan tambahan. "Kami tidak tahu siapa yang mengundang Rendra. Yang pasti bukan dari pemerintah Australia," ujar Brett Martin, Sekretaris I Bidang Penerangan Kedubes Australia.