Menkes Akan Evaluasi Tata Kelola Pendidikan dan Pelayanan Dokter Residen di RS Hasan Sadikin

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan dan pelayanan yang melibatkan dokter peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat. Evaluasi ini dilakukan menyusul insiden kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter residen PPDS Universitas Padjajaran (Unpad) Priguna Anugerah Pratama terhadap pendamping pasien.

Budi menilai ada kekosongan pengawasan dalam praktik pelayanan yang dilakukan oleh dokter PPDS. Ia menyebut posisi kasus unik karena berada di bawah dua institusi sekaligus, yakni rumah sakit sebagai tempat praktik dan universitas sebagai penyelenggara pendidikan.

"PPDS ini adalah murid dari Fakultas Kedokteran Unpad yang sekolahnya di kita. Nah ini harus bareng-bareng," ujar Budi saat ditemui usai menghadiri Pelantikan Ikatan Dokter Indonesia periode 2025-2028 pada Sabtu 12 April 2025. Ia berencana bertemu Rektor Universitas Padjadjaran pada Minggu mendatang untuk membahas evaluasi bersama.

Tata Kelola Obat Bius

Salah satu perhatian Kemenkes adalah tata kelola obat bius yang seharusnya hanya bisa diakses oleh dokter konsulen, bukan oleh peserta didik. "Itu aturannya sudah jelas semua. Bahwa itu harus disimpan di tempat tertentu. Yang boleh ngambil itu harusnya bukan anak didik," kata Budi. Ia menegaskan akan menelusuri titik kelalaian dalam alur pengambilan obat.

Budi memastikan evaluasi ini tidak akan menghentikan proses pendidikan PPDS secara keseluruhan. Namun khusus untuk rotasi PPDS anestesi di RSHS, akan dihentikan sementara guna perbaikan tata kelola.

"Prodinya nggak hilang, muridnya juga nggak hilang. Tapi yang di Hasan Sadikin, karena ini terjadinya di sana, saya mau perbaiki dulu," ujarnya.