Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 26 November 2024. Tiba lebih kurang sekitar pukul 12.55 WIB, Mu'ti mengungkapkan akan melaporkan sejumlah isu kepada Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Nanti akan kami (bahas soal zonasi). Iya gaji guru juga iya," kata Mu'ti sebelum bertemu dengan Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam keterangan yang sama, Mu'ti juga mengatakan bahwa ia juga akan meminta Prabowo untuk membuka puncak Peringatan Hari Guru Nasional pada 28 November 2024. Acara itu akan digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur.
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2024, diwarnai sejumlah persoalan dan kecurangan. Kebanyakan berkaitan dengan jalur zonasi yang kuota penerimaannya paling besar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa ia sudah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi. Putra Presiden Joko Widodo itu menyampaikan sarannya dalam arahan di rapat koordinasi tentang evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah pada Senin, 11 November 2024.
Kepada wartawan pada acara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024, Abdul Mu’ti mengatakan saat ini kementeriannya masih mengkaji Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini mengatakan bahwa kementeriannya mengundang para pakar dan kepala dinas pendidikan untuk melakukan pengkajian.
Kemendikdasmen, kata Mu'ti, juga meminta masukan dari organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan maupun organisasi profesi.
Mu’ti menargetkan hasil kajian dan keputusan kebijakan zonasi akan diumumkan Februari 2025 mendatang. Sehingga, kata dia, evaluasi sistem zonasi sudah bisa diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI merilis hasil survei kebijakan Ujian Nasional dan PPDB sistem zonasi pada Ahad, 24 November 2024. Hasilnya mayoritas guru setuju UN dihapus dan PPDB Zonasi dipertahankan.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 17 sampai 22 November 2024 itu, sebanyak 87,6 persen responden setuju UN dihapus. Sedangkan soal PPDB sistem zonasi, sebanyak 72,3 persen responden setuju sistem zonasi dipertahankan. Salah satu alasannya adalah karena kebijakan ini memberikan kesempatan bagi anak dari berbagai latar belakang untuk mengakses sekolah negeri. Selain itu, kebijakan ini dinilai mampu mendorong pembangunan sekolah negeri baru di daerah-daerah yang belum memiliki sekolah negeri.
Kenaikan Gaji Guru Dijanjikan Prabowo
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menaikan gaji guru sebesar Rp 2 juta per bulan setiap tahun jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan kementeriannya akan meningkatkan kesejahteraan guru melalui skema sertifikasi dan bukan melalui kenaikan gaji.
Mu’ti mengatakan sertifikasi ini akan diberikan kepada guru-guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sertifikasi ini, kata dia, akan meningkatkan kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN. Dia juga mengatakan guru honorer masuk ke dalam kategori non-ASN sehingga termasuk dalam skema pemberian sertifikasi tersebut. Mu’ti sendiri sebelumnya menyebutkan ada sebanyak 606 ribu guru yang akan mendapatkan tunjangan sertifikasi pada 2025.
“Mohon maaf, kementerian tidak punya kewenangan menaikkan gaji guru, kemenangannya ada pada kementerian lain. Yang kami lakukan adalah meningkatkan kejahteraan guru melalui sertifikasi,” kata Mu’ti kepada wartawan usai menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024.
Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
