Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tokoh Pusat Terjungkal di Pilkada
PEMILIHAN kepala daerah secara serentak yang berlangsung pada Rabu pekan lalu ternyata tak memihak sejumlah politikus di Senayan atau pejabat yang berdinas di Ibu Kota. Tercatat enam politikus atau pejabat pusat yang maju sebagai calon kepala daerah harus bertekuk lutut kepada para pesaingnya di daerah masing-masing.
Mereka adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan; Ketua Demokrat Ikhsan Modjo; mantan Direktur Badan Narkotika Nasional Benny J. Mamoto; anggota Dewan Perwakilan Daerah, Maya Rumantir Hutasoit; Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa; dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dedy Suwandi Gumelar alias Miing.
Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menganggap kegagalan sejumlah tokoh pusat itu lantaran mereka tak mengakar di daerah pemilihan. Popularitas tokoh pusat itu dianggap gagal menggaet simpati dan kepercayaan masyarakat yang cenderung memilih calon lokal. "Popularitas calon memang tolok ukur awal, tapi hasilnya ditentukan elektabilitas dan kesukaan masyarakat," katanya. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan pasangan calon dalam pilkada tak cukup hanya mengandalkan popularitas. "Harus juga disukai dan dinilai mampu."
Populer tapi Keok
PEMILIHAN kepala daerah serentak yang berlangsung di 269 daerah pada Rabu pekan lalu menyuguhkan kejutan. Salah satunya kekalahan politikus dan pejabat pusat. Popularitas tak menjamin kemenangan.
Ramadhan Pohan
Ikhsan Modjo
Maya Rumantir Hutasoit dan Benny J. Mamoto
Saan Mustopa dan Dedy Suwandi Gumelar alias Miing
Lagi, Bareskrim Geledah Pelindo II
BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI kembali menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Tanjung Priok, Jakarta, dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane. "Penggeledahan dilakukan untuk memperdalam penyelidikan kasus dugaan markup pembelian sepuluh unit mobile crane," ujar pejabat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Komisaris I Made Nyoman, Kamis pekan lalu. Muhammad Yusuf, penjaga keamanan di lingkup kantor Pelindo II, mengatakan polisi bolak-balik memboyong sejumlah dokumen.
Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino menanggapi dengan santai penggeledahan itu. Menurut dia, penggeledahan itu merupakan upaya menunjukkan Pelindo tidak bermasalah. Sebab, kata Lino, selama ini tidak ada barang bukti yang didapat Bareskrim. "Tugas mereka, ya, saya hormati. Silakan, dengan senang hati," ucapnya.
Penipu Pulsa Rp 15,5 Miliar Ditangkap
KEPOLISIAN Daerah Metro Jaya menangkap seseorang berinisial SM yang menipu Telkomsel hingga Rp 15,5 miliar, Kamis pekan lalu. Perempuan 30 tahun ini ditangkap di apartemennya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Wakil Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Iwan Kurniawan mengatakan modus penipuan SM adalah memalsukan identitasnya ketika registrasi untuk kartu telepon "pascabayar" di Grapari terdekat.
Begitu kartu telepon aktif, tersangka membawanya ke luar negeri, menjual dan menggunakannya di sana. "Ada 104 kartu yang digunakan," kata Iwan. Kartu sebanyak itu ia gunakan selama setahun. Telkomsel tak bisa menagih penggunaan transaksi karena identitasnya palsu. Vice President Corporate Communication Telkomsel Adita Irawati mengapresiasi kepolisian yang telah menangkap pelaku. Ia juga akan memberikan segala informasi agar polisi menangkap pelaku lain.
KPK Terima Audit Sumber Waras
KOMISI Pemberantasan Korupsi menerima hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin pekan lalu. Audit dilakukan setelah BPK mencurigai pembelian lahan Sumber Waras terlalu mahal Rp 191 miliar. BPK menemukan enam penyimpangan pembelian lahan seluas 3,6 hektare itu.
Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Supardi, enggan mengungkap detailnya. Menurut dia, isinya tetap mempermasalahkan dugaan kelebihan bayar itu dan lokasi yang bersentuhan dengan lahan sengketa. "Tak ada perbedaan signifikan," ujar Eddy. Pemimpin KPK, Zulkarnain, berkata hasil audit BPK belum mendorong KPK untuk mengusut perkara Sumber Waras. Namun ia memastikan memanggil pihak-pihak yang terlibat pembelian lahan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tak keberatan KPK mengusut perkara Sumber Waras. "Kalau ada kerugian negara, panggil kami sebagai saksi," ucap Basuki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo