Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Momen

14 Desember 2015 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tokoh Pusat Terjungkal di Pilkada

PEMILIHAN kepala daerah secara serentak yang berlangsung pada Rabu pekan lalu ternyata tak memihak sejumlah politikus di Senayan atau pejabat yang berdinas di Ibu Kota. Tercatat enam politikus atau pejabat pusat yang maju sebagai calon kepala daerah harus bertekuk lutut kepada para pesaingnya di daerah masing-masing.

Mereka adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan; Ketua Demokrat Ikhsan Modjo; mantan Direktur Badan Narkotika Nasional Benny J. Mamoto; anggota Dewan Perwakilan Daerah, Maya Rumantir Hutasoit; Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa; dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dedy Suwandi Gumelar alias Miing.

Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menganggap kegagalan sejumlah tokoh pusat itu lantaran mereka tak mengakar di daerah pemilihan. Popularitas tokoh pusat itu dianggap gagal menggaet simpati dan kepercayaan masyarakat yang cenderung memilih calon lokal. "Popularitas calon memang tolok ukur awal, tapi hasilnya ditentukan elektabilitas dan kesukaan masyarakat," katanya. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan pasangan calon dalam pilkada tak cukup hanya mengandalkan popularitas. "Harus juga disukai dan dinilai mampu."


Populer tapi Keok

PEMILIHAN kepala daerah serentak yang berlangsung di 269 daerah pada Rabu pekan lalu menyuguhkan kejutan. Salah satunya kekalahan politikus dan pejabat pusat. Popularitas tak menjamin kemenangan.

Ramadhan Pohan

  • Calon Wali Kota Medan berpasangan dengan Eddie Kusuma. Didukung Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
  • Kalah dari pesaingnya, Dzulmi Edin-Akhyar Nasution.
  • Hasil hitung cepat Indo Barometer mencatat perolehan suara Dzulmi-Akhyar 72,32 persen, sedangkan Ramadhan-Edhie 27,68 persen.

    Ikhsan Modjo

  • Maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan berpasangan dengan Li Claudia Chandra. Didukung Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
  • Kalah dari pesaingnya, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.
  • Hasil hitung cepat Charta Politika mencatat perolehan suara Airin-Benyamin 59,9 persen, sedangkan Ikhsan-Claudia hanya 9,9 persen.

    Maya Rumantir Hutasoit dan Benny J. Mamoto

  • Maya maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara berpasangan dengan Glenny Kairupan. Didukung Partai Gerindra dan Partai Demokrat.
  • Benny maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara berpasangan dengan David Bobihoe Akib. Didukung Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
  • Maya dan Benny kalah dari pesaing mereka, Olly Dondokambey-Steven O.E. Kandouw, yang diusung PDI Perjuangan.
  • Hasil hitung cepat Indo Barometer mencatat perolehan suara Olly-Steven 51,53 persen.

    Saan Mustopa dan Dedy Suwandi Gumelar alias Miing

  • Saan maju sebagai calon Bupati Karawang berpasangan dengan Iman Sumantri. Didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai NasDem.
  • Miing maju sebagai calon Wakil Bupati Karawang berpasangan dengan Akhmad Marjuki. Didukung PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
  • Saan dan Miing kalah dari pesaing mereka, Cellica Nurrachadiana-Ahmad Zamaksari. Hasil hitung cepat Cyrus Network mencatat perolehan suara Cellica-Ahmad 50,65 persen.

    Lagi, Bareskrim Geledah Pelindo II

    BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI kembali menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Tanjung Priok, Jakarta, dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane. "Penggeledahan dilakukan untuk memperdalam penyelidikan kasus dugaan markup pembelian sepuluh unit mobile crane," ujar pejabat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Komisaris I Made Nyoman, Kamis pekan lalu. Muhammad Yusuf, penjaga keamanan di lingkup kantor Pelindo II, mengatakan polisi bolak-balik memboyong sejumlah dokumen.

    Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino menanggapi dengan santai penggeledahan itu. Menurut dia, penggeledahan itu merupakan upaya menunjukkan Pelindo tidak bermasalah. Sebab, kata Lino, selama ini tidak ada barang bukti yang didapat Bareskrim. "Tugas mereka, ya, saya hormati. Silakan, dengan senang hati," ucapnya.


    Penipu Pulsa Rp 15,5 Miliar Ditangkap

    KEPOLISIAN Daerah Metro Jaya menangkap seseorang berinisial SM yang menipu Telkomsel hingga Rp 15,5 miliar, Kamis pekan lalu. Perempuan 30 tahun ini ditangkap di apartemennya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Wakil Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Iwan Kurniawan mengatakan modus penipuan SM adalah memalsukan identitasnya ketika registrasi untuk kartu telepon "pascabayar" di Grapari terdekat.

    Begitu kartu telepon aktif, tersangka membawanya ke luar negeri, menjual dan menggunakannya di sana. "Ada 104 kartu yang digunakan," kata Iwan. Kartu sebanyak itu ia gunakan selama setahun. Telkomsel tak bisa menagih penggunaan transaksi karena identitasnya palsu. Vice President Corporate Communication Telkomsel Adita Irawati mengapresiasi kepolisian yang telah menangkap pelaku. Ia juga akan memberikan segala informasi agar polisi menangkap pelaku lain.


    KPK Terima Audit Sumber Waras

    KOMISI Pemberantasan Korupsi menerima hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin pekan lalu. Audit dilakukan setelah BPK mencurigai pembelian lahan Sumber Waras terlalu mahal Rp 191 miliar. BPK menemukan enam penyimpangan pembelian lahan seluas 3,6 hektare itu.

    Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Supardi, enggan mengungkap detailnya. Menurut dia, isinya tetap mempermasalahkan dugaan kelebihan bayar itu dan lokasi yang bersentuhan dengan lahan sengketa. "Tak ada perbedaan signifikan," ujar Eddy. Pemimpin KPK, Zulkarnain, berkata hasil audit BPK belum mendorong KPK untuk mengusut perkara Sumber Waras. Namun ia memastikan memanggil pihak-pihak yang terlibat pembelian lahan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tak keberatan KPK mengusut perkara Sumber Waras. "Kalau ada kerugian negara, panggil kami sebagai saksi," ucap Basuki.

  • Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    Image of Tempo
    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
    • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
    • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
    • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
    • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
    • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
    Lihat Benefit Lainnya

    Image of Tempo

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    >
    Logo Tempo
    Unduh aplikasi Tempo
    download tempo from appstoredownload tempo from playstore
    Ikuti Media Sosial Kami
    © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
    Beranda Harian Mingguan Tempo Plus