Momen

Kelompok Oman Abdurrahman

Dia yang mendoktrin M. Syarif, "pengantin" bom di Markas Polres Kota Cirebon.

Kelompok Pepi Fernando

Kelompok Sigit Qurdowi

Sigit adalah pelatih M. Syarif, "pengantin" bom di Markas Polres Kota Cirebon

Kelompok Abu Qomar

Anak buah tokoh ini pernah merakit bom di Solo dan diduga terkait dengan kasus bom Beji, Depok, Jawa Barat, serta sejumlah perampokan bank.

Kelompok Abdullah Sunata

Kampanye di Media Sosial Dibatasi

Komisi Pemilihan Umum berencana mengeluarkan peraturan tentang pembatasan akun media sosial dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Aturan ini bersifat mengikat bagi setiap calon kepala daerah dan berlaku selama masa kampanye. "Prinsipnya, kami ingin setiap pasangan punya kesempatan yang sama dalam bersosialisasi selama kampanye," ujar komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Rabu pekan lalu.

Dalam rancangan peraturan yang telah disusun KPU, setiap pasangan calon kepala daerah hanya boleh mempunyai tiga akun untuk berkampanye di media sosial. Selain itu, pasangan calon harus mendaftarkan akun media sosial yang dimiliki tim sukses dan relawan.

Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Rambe Kamarul Zaman menilai batasan tiga akun resmi tak signifikan dengan tingginya penggunaan media sosial selama masa kampanye. "Soal jumlah harus dibicarakan lagi apakah cukup tiga atau lebih," katanya.

Pengacara Budi Gunawan Ditangkap

Kuasa hukum mantan calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Nasution, ditangkap tim Kejaksaan Agung pada Rabu pekan lalu. Terpidana kasus penganiayaan terhadap kemenakannya, Nurkholis Siregar, pada 2004 ini sempat menolak dieksekusi dan melawan tim jaksa.

"Namanya juga orang mau dieksekusi," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana. Razman dibuntuti tim Kejaksaan sejak Selasa malam. Namun penangkapan dibatalkan karena Razman menunjukkan gelagat perlawanan.

Razman sudah divonis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan hukuman tiga bulan penjara. Meski putusan ini diperkuat kasasi Mahkamah Agung, dia menolak saat dieksekusi. "Kalian harus tahu, saya advokat, termasuk penegak hukum juga," ujarnya.

Hadi Poernomo Ajukan Praperadilan

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pekan lalu. Hadi ingin penetapan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dibatalkan. "Permohonan sudah masuk," kata pengacara Hadi, Yanuar Wasesa.

Hadi dijadikan tersangka saat menjabat Direktur Jenderal Pajak dalam pengurusan pajak PT Bank Central Asia. Dia diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 375 miliar ketika mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA. Sejak Hadi ditetapkan sebagai tersangka pada 21 April 2014, KPK baru dua kali memanggilnya. Namun dia selalu mangkir dengan alasan sedang mengalami sakit jantung.

Yanuar mengatakan keputusan mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA bukan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi. Menurut dia, KPK bisa mengusut Hadi jika terjadi penerima suap atau kick back. Pelaksana tugas pemimpin KPK Johan Budi Sapto Prabowo menuturkan, Biro Hukum KPK menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan ini. Dia sudah memprediksi lembaganya bakal diserang setelah pengadilan mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan.

Ahok Bakal Pakai Anggaran DKI 2014

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pesimistis pembahasan anggaran 2015 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bakal menemukan titik temu. Menurut Ahok, sapaannya, pembahasan anggaran tidak terfokus sehingga sulit berujung pada penerbitan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Kami menyiapkan diri membuat peraturan daerah dan peraturan gubernur," katanya Rabu pekan lalu. Peraturan gubernur nantinya menata penggunaan anggaran daerah 2014 jika kesepakatan tak tercapai sampai batas waktu yang ditentukan.

Ahok berencana mengundang anggota Dewan untuk menyaksikan pengisian nomenklatur setiap kegiatan APBD DKI 2015 sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Rencananya pengisian ini akan berlangsung hingga Ahad pekan lalu. Selain merevisi mata anggaran, pemerintah DKI akan mengubah redaksi sejumlah poin kegiatan.