MOMEN

Mobil Wakil Presiden Diserang

IRING-IRINGAN kendaraan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diserang seorang pria saat melintas di depan gedung Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu. Pria paruh baya bernama Zulkarnaen melemparkan batu ke arah mobil sedan berpelat nomor RI-2 yang ditumpangi Kalla. Petang itu rombongan Wakil Presiden hendak menghadiri pengajian rutin Jamaah Tablig di Masjid Jami Kebon Jeruk, Jakarta Pusat.

Komandan Pasukan Pengaman Presiden Mayor Jenderal Marciano Norman membantah penyerangan itu sebagai bukti pengamanan ring I dan VVIP lemah. ”Serangan datang dari luar ring,” kata Marciano kepada wartawan, Jumat pekan lalu. ”Ring I itu rangkaian kendaraan kita,” katanya.

Belum diketahui motif penyerangan itu. Zulkarnaen kini tengah diperiksa polisi dan Pengaman Presiden. Menurut Marciano, saat diperiksa hingga Kamis malam, mental Zulkarnaen tidak stabil. ”Sedang dipastikan apakah dia betul stres atau memang memiliki motif tertentu,” katanya.

Rekrutmen Pimpinan BPK Diprotes

EMPAT lembaga swadaya masyarakat—Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Indonesian Budgeting Center, serta Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan—memprotes rekrutmen calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, proses pendaftaran calon dilakukan tergesa-gesa karena hanya diumumkan empat hari di satu koran dan situs Dewan.

Proses itu dikhawatirkan hanya menguntungkan anggota Dewan dan BPK yang lebih mengetahui tawaran seleksi tersebut. ”Terbukti sebagian besar pendaftar adalah anggota DPR dan pejabat BPK,” kata Adnan di Jakarta, Kamis pekan lalu. Karena itu, mereka meminta DPR mengulang proses itu. ”Harus terbuka kepada masyarakat,” katanya.

Mereka juga meminta daftar pelamar dibuka kepada publik untuk memberikan masukan mengenai latar belakang kandidat. ”Beberapa nama kami lihat tidak memenuhi kriteria,” kata Adnan. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Emir Moeis mengatakan telah menempuh prosedur seleksi menurut aturan. ”Publikasi dan waktu pendaftaran yang disediakan sudah cukup,” kata Emir. Dia menjanjikan seleksi dilakukan secara transparan. Saat ini Dewan telah menerima 51 nama pelamar.

Tentara Mengamuk di Sentani

SEJUMLAH anggota pasukan Batalion 751 Sentani, Jayapura, mengamuk. Rabu pekan lalu, mereka melempari kantor markas Batalion 751 dan memblokade jalanan di depannya. Sasaran amuk adalah komandan batalion mereka. Prajurit yang terbakar amarah itu juga mengejar dan merampas kamera sejumlah wartawan yang sedang meliput.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Christian Zeboa mengatakan, unjuk rasa itu dipicu oleh ketidakpuasan prajurit atas kebijakan Komandan Batalion 751 Letnan Kolonel Lambok Sihotang. Ia dinilai tak memperlakukan anak buahnya secara manusiawi karena enggan membiayai pengiriman jenazah Prajurit Satu Joko, pada keluarganya di Nabire, Papua. Sejumlah tentara juga tak puas karena uang lauk-pauk dan kesejahteraan mereka dipotong untuk membiayai pengiriman almarhum Joko.

Gara-gara insiden itu, tiga perwira Batalion 751, termasuk Lambok, dicopot dari jabatannya. Selain itu, kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Pramono, beberapa prajurit diperiksa karena diduga melawan atasan. ”Dalam militer tidak ada demokrasi,” kata Agustadi di Sentani, Kamis pekan lalu. Panglima TNI Djoko Santoso meminta maaf kepada masyarakat Sentani atas tindakan anarkistis yang dilakukan anak buahnya.

Dewan Sahkan Perpu Daftar Pemilih Tetap

DEWAN Perwakilan Rakyat mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Legislatif menjadi undang-undang. Perpu itu mengatur pengesahan penandaan dua kali di surat suara dan pemutakhiran daftar tetap pemilih Pemilu Legislatif 2009.

Setelah pembahasan alot selama berhari-hari, Dewan akhirnya mengambil jalan voting. Dalam sidang paripurna, Rabu pekan lalu, dari 263 anggota yang hadir 186 menyatakan menerima, 67 menolak, dan 10 orang abstain. Penolakan paling keras berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Anggota PDIP Hasto Kristanto mengatakan, fraksinya menolak pengesahan lantaran banyaknya warga yang tidak masuk daftar pemilih dan berbagai kecurangan pemilu. ”Jangan menutup mata mengenai pelanggaran hak konstitusional warga negara,” kata Hasto. Max Sopacua, politikus Partai Demokrat, menilai keputusan Dewan sudah tepat. Menurut dia, pengungkapan kecurangan harus dilandasi dengan bukti kuat.

Namru-2 Kembali Disorot

SEJUMLAH lembaga mendesak pemerintah tegas menutup laboratorium Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2) di Indonesia. Mereka yang tergabung dalam Front Usir Namru-2 itu membuat petisi meminta pemerintah mengantisipasi semua operasi ilegal intelijen asing. ”Kekayaan alam akan dibajak secara besar-besaran,” kata Revitriyoso Husodo dari Institute for Global Justice, salah satu anggota front itu di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Mereka juga mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mengirim surat ke Menteri Luar Negeri, yang meminta agar operasi unit penelitian milik angkatan laut Amerika Serikat itu boleh dilanjutkan. Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tosari Wijaya mengatakan, sejak ditutup pada 2007 status Namru-2 tidak jelas. Makanya, kata dia, pada 19 Februari 2009, Dewan mengirim surat kepada pemerintah agar mempercepat pe-nyelesaian perundingan di antara kedua negara.

Dia berpendapat, Namru-2 memang sebaiknya ditutup karena tidak memberikan manfaat yang nyata. ”Filipina saja bisa menutup, kenapa kita tidak?” katanya. Tapi pendapat berbeda disampaikan Theo Sambuaga, anggota lain Komisi Pertahanan. Menurut Theo, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari Namru-2.

Hitung Manual dan Elektronik KPU Berbeda

KOMISI Pemilihan Umum kembali memunculkan kontroversi. Hitung manual dan elektronik yang dilakukan penyelenggara pemilu itu berbeda hasil. Rekapitulasi suara secara manual oleh KPU hingga per Rabu pekan menunjukkan PDIP berada di tempat teratas. Dari 31,63 juta suara yang masuk, 19,64 persen diraup partai Banteng. Berikutnya: Partai Demokrat (17,4 persen) dan Partai Golkar (13,83 persen).

Perhitungan manual itu dilakukan KPU setelah sistem tabulasi nasional secara elektronik bermasalah dan dihentikan pada Senin dua pekan lalu. Saat itu suara yang masuk baru sekitar 14 juta.

Sebelumnya, dalam perhitungan elektronik dan hitung cepat beberapa lembaga survei, Partai Demokrat berada di urutan pertama dengan suara sekitar 20 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati Golkar dan PDI Perjuangan.

Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, data manual itu baru hasil sementara. Ia menolak berkomentar tentang beda hasil perhitungan dan unggulnya PDI Perjuangan tersebut. ”KPU tidak punya ruang untuk melakukan analisis,” kata Endang. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil tim teknologi informasi KPU untuk menjelaskan persoalan tersebut.