Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, berharap pemerintah melanjutkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dengan perbaikan pada penyelenggaraannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami dari tahun ke tahun selalu menyuarakan perbaikan PPDB zonasi di daerah,” kata Heru ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 26 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Heru, pada dasarnya sistem zonasi memberikan keadilan agar para siswa—terutama dari latar belakang ekonomi tidak mampu—bisa mengakses sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Heru yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMPN 52 dan SMPN 27 di Jakarta Timur mengklaim Jakarta adalah contoh sistem zonasi berjalan dengan baik. Menurut dia, pemerintah provinsi Jakarta melibatkan pihak sekolah dalam merencanakan penyelenggaraan PPDB.
Dia juga juga mengatakan PPDB di Jakarta terselenggara dengan baik karena adanya kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil beserta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang berbasis Peta Jakarta Satu. Dengan demikian, pendaftaran PPDB secara online terlaksana dengan rapi.
Meski demikian, Heru mengakui tidak semua daerah menerapkan zonasi dengan baik. “Perbaikan ke depan itu di masing-masing dinas pendidikan daerah—baik dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten—itu perlu terlibat untuk mau perbaiki itu,” kata dia.
Ketika dinas pendidikan memberikan data di lapangan, kata Heru, langkah berikutnya adalah pemerintah daerah perlu membuat aturan pelaksanaan PPDB.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya mengatakan belum membuat keputusan mengenai PPDB zonasi. Namun, kata dia, beberapa kemungkinannya adalah meneruskan skema zonasi yang ada sekarang, menghapus skema zonasi, atau melanjutkan namun dengan beberapa penyempurnaan.
Mu’ti juga mengatakan hasil kajian PPDB zonasi sudah rampung, namun keputusannya masih menunggu sidang kabinet. “Kalau Presiden mengundang kami untuk rapat paparan mengenai skenario kebijakan zonasi, kami sudah selesai dengan kajian itu. Tinggal menunggu saja Pak Presiden kapan memanggil kami,” kata Mu’ti kepada Tempo di Kantor Kemendikdasmen, Selasa, 18 Desember 2024.
Isu penghapusan sistem zonasi sempat ramai dibicarakan usai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya sudah meminta Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk menghapus sistem zonasi. “Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala Dinas Pendidikan Itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan Pak,’” kata Gibran dalam sambutan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Hotel Menteng, Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Kamis 21 November 2024.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
