Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden atau Cawapres 01 Muhaimin Iskandar menyebut pemerintah telah gagal menghentikan kerusakan hutan. Sebelumnya, ia mendapatkan pertanyaan ini dari Cawapres 03 Mahfud MD dalam rangkaian debat keempat pemilihan presiden. "Apakah pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan?" kata Mahfud dalam debat di Jakarta Convention Center pada Ahad, 21 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muhamin atau Cak Imin mengatakan alat ukur yang patut untuk menjadi patokannya adalah capaian penghijauan atau reforestasi. Ia setuju dengan Mahfud bahwa sampai saat ini belum tampak keseriusan dari pemerintah untuk menghentikan kerusakan hutan dan melakukan penghijauan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bahkan, mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi, karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati," kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan akar persoalan ini adalah keberpihakan pada pembangunan yang berkelanjutan. Menurut dia, permasalahan harus ditangani secara serius, bukan main-main karena menyangkut nasib generasi. Menurut dia, prinsipnya satu, yakni memegang teguh keadilan. Mulai dari keadilan ekologi, keadilan iklim, keadilan antargenerasi, keadilan agraria, hingga keadilan sosial.
Cak Imin menilai belum ada komitmen dan kesungguhan pemerintah atas konstitusi yang sudah ada. Padahal, Indonesia mempunyai anggaran serta undang-undang yang jelas. Ia menegaskan, komitmen serta kemauan yang sungguh-sungguh, serta amanah terhadap tanggung jawab adalah kuncinya.
Ia pun berjanji bila pasangan calon nomor urut satu melaju ke istana, mereka akan sungguh-sungguh dalam menjalankan konstitusi. "Berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha," kata Cak Imin.
Menurut Cak Imin, inti dari hasil kemerdekaan ada dua. Pertama, pemerintah mengatur sistem dan tata kelola negara. Kedua, mengelola kekayaan dan aset negara. Namun, ia menilai hal ini justru tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Walhasil, aset negara dibiarkan liar begitu saja. Ia juga menyinggung seseorang yang memiliki lahan seluas 500 ribu hektare, padahal sekitar 16 juta petani gurem hanya punya setengah hektare lahan.
Melibatkan masyarakat adat
Tak hanya itu, Cak Imin juga menyatakan pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat. Selama ini, mereka justru tak pernah diajak berdialog. Padahal, mereka banyak berjasa menjaga hutan dan lingkungan sejak sebelum kemerdekaan.
"Tetapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui PSN (proyek strategis nasional), tidak diajak bicara. Rempang misalnya, itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar," kata Cak Imin.
Foto 
