Muncul Petisi Jogja: Ingatkan Jokowi hingga Dukung Hak Angket DPR Selidiki Indikasi Pemilu Curang

TEMPO.CO, Jakarta - Mengenang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, kelompok masyarakat pro demokrasi mengorganisir aksi besar di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, yang berlokasi dekat dengan Monumen Vredeberg Serangan Umum 1 Maret. Warga memutuskan untuk menduduki lokasi tersebut selama enam jam, mirip dengan kejadian pada Serangan Umum 1 Maret 1949. Aksi ini bertujuan menolak pemilu curang dan mendukung hak angket DPR.

Massa yang mengatasnamakan Paguyuban Penggerak Demokrasi-Masyarakat Jogja Istimewa (PPD-MJI) dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar unjuk rasa di Nol KM Jogja, menuntut diadakannya hak angket di DPR RI. Mereka mengkritik pelaksanaan pemilu yang dianggap curang.

Bayu Malam, perwakilan PPD-MJI, menyampaikan bahwa kondisi demokrasi belakangan ini dianggap kacau, kedaulatan rakyat dianggap sebagai permainan oleh penguasa. Mereka berkomitmen untuk terus menyuarakan bahwa situasi saat ini darurat dan DPR perlu mengambil tindakan konkret.

Bayu Malam menegaskan bahwa unjuk rasa akan terus dilakukan hingga tercapai konsensus dengan DPR dan pihak yudikatif. Ia menyoroti sejumlah kecurangan, seperti dukungan Presiden kepada salah satu kontestan Pilpres dan aksi pembagian sembako yang disinyalir mengarahkan masyarakat untuk mendukung kontestan tertentu.

Dalam tuntutannya, PPD-MJI menekankan perlunya hak angket digulirkan oleh DPR RI. Bayu Malam menyatakan bahwa jika partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 bersatu di DPR RI, maka hak angket dapat terwujud, dan segala kecurangan pemilu akan terbongkar.