Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengklaim partainya tak bermaksud menyerang PDIP karena mengkritik kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik menjadi 12 persen. Dia menyebut, kebijakan tersebut memang telah disepakati bersama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Enggak (menyerang), saya baca semuanya, saya ikuti semuanya. Cuma, teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan Undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muzani mengingatkan agar jangan bersikap seolah-olah kebijakan tersebut bukan atas dasar persetujuan bersama. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini, kata dia, adalah produk bersama yang disahkan di parlemen.
"Kalau mau beri pandangan, ya pandangan saja," ujar Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPR menyebut PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan saat bersikap mengenai kenaikan PPN. "PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu," kata anggota fraksi Partai Gerindra DPR, Bahtra Banong, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Desember 2024, seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan, Ketua Panja mengenai kenaikan PPN 12 persen waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR, yakni Dolfie Othniel. Oleh sebab itu, dia menilai sikap PDIP saat ini terkait kenaikan PPN merupakan hal yang tidak layak diperlihatkan kepada publik.
"Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” kata dia.
Menurut Bahtra, PDIP seharusnya mengapresiasi Prabowo. Pasalnya, Prabowo berani bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 persen tersebut.
Bahkan, legislator Gerindra, Heri Gunawan, mengatakan PDIP tak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela masyarakat atas kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia menyebut sikap PDIP yang berubah saat ini, bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi pencitraan.
“Sebaiknya, PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, PDIP sudah memiliki pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan SBY," katanya melalui keterangan tertulis pada Ahad, 22 Desember 2024.
Dengan demikian, kata dia, konfigurasi politik di parlemen akan menjadi jelas, siapa yang pendukung pemerintah dan siapa oposisi. Dia menuturkan, kenaikan PPN 12 persen merupakan tanggung jawab PDIP, yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan UU HPP.
Pilihan Editor: PDIP soal PPN 12 Persen: Situasi Ekonomi Warisan Pemerintah Sebelumnya
Foto 
