Pancasila, Dan Yang Diramaikan Itu Pancasila, Dan Yang Diramaikan Itu

PANCASILA adalah pernyataan politik dan bukan pernyataan teologis." Ungkapan seperti itu jarang diucapkan. Apalagi oleh tokoh seperti Mgr.Leo Soekoto S.J., Sekretaris Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI). Karena itulahj dalam acara dengar pendapat dengan Komisi IX DPR Senin minggu lalu, anggota DPR dari F-KP, Achmad Djunaidi, menanyakannya. Djunaidi, seperti diberitakan Kompas, menyatakan ingin mengecek kebenarannya. Dan Leo Soeroto pun menjelaskan. Bagi Gereja Katolik, menurut Uskup Agung Jakarta itu, pernyataan teologis harus berdasar wahyu masing-masing agama. Sedang Pancasila tidak didasarkan pada wahyu. "Maka Pancasila bukan pernyataan teologis," katanya kepada TEMPO. "Pancasila adalah pernyataan etika politik, yang memuat sistem nilai yang membimbing orang lndonesia untuk melaksanakan tugasnya sebagai warganegara." Dan itu berarti, Pancasila menjadi satu-satunya wadah untuk bernegara, dan pedoman tingkah laku setiap warganegara dalam bermasyarakat maupun bernegara. Apalagi negara juga mempunyai tugas menyatukan bangsa. Dan kebetulan substansi Pancasila sendiri adalah untuk mempersatukan bansa yang terdiri dari bermacam-macam agama, suku, daerah dan tradisi budaya. Yang barngkali lebih menarik adalah keterangan pemimpin 4,5 juta umat Katolik Indonesia itu tentang sumber moral. Pancasila, bagi orang Katolik, bisa menjadi salah satu sumber moral. Jadi bukan hanya agama. "Karena sumber moral Gereja bukan hanya wahyu. Tapi juga refleksi akan budi manusia yang diterangi wahyu." Dan refleksi itu kelihatan pada para pemimpin bangsa--lepas dari agama apa yang mereka peluk -- yang telah merumuskan Pancasila berdasar "cermin" wahyu yang mereka imani ketika itu. Karena itulah, bisa dipaham yang "dimuat" dalam Pancasila tak lain yokok-pokok yang sejalan belaka dengan misi semua agama--meski Pancasila sendiri perlu ditekankanya, agar tidak "lupa". Dan karena itu pula Pendidikan Moral Pancasila, misalnya, untuk lebih menanamkan rasa bermasyarakat dan bernegara dalam diri enerasi muda, memang perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Namun doktor teologi bidang moral itu juga mengingatkan: "PMP bukan pelajaran agama dari suatu agama tertentu. Juga bukan buku moral umum yang menyangkut seluruh kehidupan." Selama ini ala keberatan, terutam dari umat Islam -- atas beberapa rumusan berbau sgama dalam buku PMP. Misalnya kalimat yang berbunyi: "Semua agama di Indonesia adalah baik dan suci tujuannya." Atau juga anjuran untuk mendoakan orang agama lain yan meninggal, mudah-mudahan "diampuni dan diterima Tuhan yang Maha Esa". Maksud para penyusunnya, barangk li, tak lain agar pemeluk masing-masing agama tidak terlalu "fanatik". Toh orang berpikir, mengapa tidak misalnya dikatakan saja bahwa semua agama yang hidup di Indonesia mempunyai ajaran-ajaran toleransi. Sebab kenyataannya begitu. Atau bahwa perbedaan agama dalam kenyataan tidak menghalangi kerjasama. Leo Soekoto sendiri kepada TEMPO menyatakan bisa mernahami keberatan seperti itu. Yang lebih tepat, katanya, PMP lebih menekankan moral kenegaraan yang mengatur kehidupan bersama. Karena PMP memang dimaksud untuk menjadi, sekali lagi, pedoman tingkah laku bernegara. Karena itu PMP selayaknya menghindari hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi wewenang agama.