Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi aksi represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap aksi demonstrasi 'Ruwatan Kepala Daerah' di depan lokasi retret, kawasan Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Menurut dia, perilaku represif aparat ini punya kepentingan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa dari kritikan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Perilaku represif aparat bukan karena masih kuatnya kultur militeristik, tapi lebih karena pilihan untuk mengamankan kepentingan pemerintah yang berkuasa," katanya saat dihubungi, Ahad, 2 Maret 2025.
Dia menyayangkan sikap aparat kepolisian dan tentara yang membubarkan sekaligus mengintimidasi massa aksi. Usman berujar bahwa tindakan kekerasan kepada massa aksi itu tidak perlu dilakukan.
"Yang jelas tindakan represif itu merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi dan dilayani," ucap pegiat HAM itu.
Usman juga menyatakan, sikap aparat yang terkesan brutal terhadap masyarakat justru berpotensi mencoreng citra instansi keamanan. "Jika terus berlanjut, jelas akan membahayakan keselamatan petugas yang tidak berbuat represif," katanya.
Sebelumnya, sekelompok masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi bertajuk 'Ruwatan Kepala Daerah' di depan lokasi pelaksanaan retret kepala daerah di kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Jumat, 28 Februari 2025. Aksi itu dibubarkan oleh aparat keamanan.
Koordinator aksi Enrille Geniosa bercerita bahwa aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' itu diwarnai intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tentara. Dalam rekaman video yang diterima Tempo, beberapa orang diduga aparat terlihat meneriaki massa aksi yang sedang membentangkan baner dan poster di depan Akmil Magelang.
Tak lama dari situ, seseorang yang tak dikenal berlari ke arah massa aksi untuk merebut sejumlah banner dan poster tersebut. Setelahnya, nampak seorang massa berjalan pincang sembari membubarkan diri.
Enrille menduga orang tak dikenal yang melakukan tindakan represif tersebut adalah anggota intelijen, bukan masyarakat Magelang yang disebut-sebut terganggu karena adanya aksi 'Ruwatan Kepala Daerah'.
Enrille mengatakan, sebanyak enam orang dari rombongan aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' mengalami luka-luka imbas tindakan represif dari aparat. "Satu orang mahasiswa alami cedera engkel karena diinjak dan ditarik aparat," katanya pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Adapun aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' ini merupakan bentuk solidaritas mahasiswa dan masyarakat di Magelang yang resah terhadap situasi demokrasi Tanah Air. Dia menyatakan, aksi yang digelar di lokasi pelaksanaan retret kepala daerah bertujuan untuk menyampaikan sejumlah persoalan secara langsung ke pemimpin-pemimpin di daerah.
Menurut dia, penyelenggaraan retret kepala daerah menjadi momentum bagi masyarakat sipil untuk dapat langsung menyampaikan aspirasi. Apalagi, ia menilai, legitimasi kepala daerah berada di masyarakat.
"Kami ingin sampaikan pesan pada kepala daerah mengenai persoalan yang terjadi di wilayahnya untuk segera diselesaikan demi nama masyarakat," ujarnya.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Artanto urung merespons upaya konfirmasi Tempo. Pesan yang dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya hanya menandakan ceklis dua biru alias hanya terbaca.
Andi Adam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
